suararembang.com — Kelangkaan BBM solar bersubsidi yang melanda nelayan Kabupaten Rembang akhirnya menemukan titik terang.
Dalam audiensi yang digelar DPRD Rembang dengan PT Pertamina Patra Niaga dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Selasa (17/12), berbagai solusi mulai dirumuskan demi menjaga keberlangsungan aktivitas nelayan.
Baca Juga: Komitmen Kesejahteraan: Anggota DPRD Rembang Wakafkan Gaji untuk MWC NU
Audiensi yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Rembang tersebut menjadi ajang diskusi untuk mengatasi keterbatasan kuota solar subsidi.
Para nelayan meminta agar kuota BBM solar bersubsidi tahun 2025 tidak dikurangi dan menuntut sisa kuota yang belum terserap segera didistribusikan secara merata.
Ketua HNSI Rembang, Muslim, menyampaikan bahwa kelangkaan BBM solar bersubsidi mulai terasa sejak November hingga Desember.
Baca Juga: Pertama Kali Dalam Sejarah, APBD Rembang Tembus Rp 2 Triliun
Sebelumnya, pasokan pada Januari hingga Oktober terbilang stabil.
“Berdasarkan data dari Pertamina, alokasi BBM di SPBUN Kecamatan Kragan tahun ini sebanyak 11.619 kiloliter. Jika dirata-rata, kuota setiap bulan seharusnya 968 kiloliter. Namun, sejak 1 November, kuota tersebut dipotong menjadi 320 kiloliter. Itu yang menjadi problem para nelayan kami di Kragan,” ungkapnya.
Masalah serupa juga terjadi di SPBUN Kecamatan Sarang, Kaliori, dan Rembang.
Akibatnya, nelayan harus menunggu distribusi solar atau mencari BBM ke luar daerah, seperti Tuban.
“Nelayan kapal di bawah 5 GT yang beroperasi harian kesulitan mendapatkan solar. Beberapa bahkan harus membawa jeriken ke Tuban karena SPBUN terdekat kehabisan stok,” tambah Muslim.
Penjelasan Pertamina
Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Semarang, Tito, menjelaskan bahwa pihaknya hanya bertugas menyalurkan BBM sesuai kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
“Kami melaksanakan yang sudah ditetapkan oleh BPH Migas. Untuk usulan penambahan kuota, nelayan dapat menyampaikan langsung kepada BPH Migas dengan dukungan pemerintah daerah,” jelas Tito.