suararembang.com - Plat nomor kendaraan dinas RI 36 menjadi sorotan publik setelah sebuah video viral menunjukkan mobil berpelat tersebut dikawal oleh Patroli dan Pengawalan (Patwal) di tengah kemacetan lalu lintas di Jakarta.
Video tersebut memicu perdebatan di media sosial mengenai siapa pemilik mobil tersebut dan alasan penggunaan Patwal dalam situasi tersebut.
Baca Juga: Misteri Pemilik Mobil Dinas Plat RI 36: Aksi Viral dan Identitas yang Belum Terungkap
Menanggapi polemik ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melalui akun Instagram @nusronwahid, memberikan klarifikasi.
Ia menyampaikan permohonan maaf atas prasangka buruk yang muncul akibat komentar netizen yang viral di media sosial, yang menyebabkan salah paham. Nusron menjelaskan bahwa plat nomor yang ia terima dari Sekretariat Negara adalah RI 26, dan ia jarang menggunakannya.
Ia lebih sering mengendarai mobil dengan plat nomor B 8588 ZZH. Meskipun demikian, ia bersyukur atas viralnya pemberitaan ini, yang menurutnya merupakan ujian kesabaran, terutama di bulan Rajab. Ia juga berdoa agar Allah mengampuni dan mengurangi dosa-dosa kita semua.
Sebelumnya, warganet sempat menduga bahwa plat nomor RI 36 milik Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, atau Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi.
Namun, Meutya Hafid membantahnya dengan menyatakan bahwa ia menggunakan mobil dinas berpelat RI 22. Sementara itu, Budi Arie Setiadi juga membantahnya, karena peraturan pelat nomor pejabat RI untuknya sudah berubah.
Dalam klarifikasinya, Nusron Wahid menekankan pentingnya tabayyun atau verifikasi sebelum menyebarkan informasi, terutama yang berkaitan dengan pejabat publik.
Ia berharap masyarakat dapat lebih bijak dalam menanggapi informasi yang beredar di media sosial dan tidak mudah terprovokasi oleh spekulasi yang belum tentu kebenarannya.
Polemik mengenai penggunaan plat nomor kendaraan dinas oleh pejabat publik ini mengingatkan kita akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan fasilitas negara.
Masyarakat diharapkan dapat lebih kritis dan selektif dalam menerima informasi, serta selalu mengedepankan tabayyun sebelum menyebarkan atau mempercayai informasi yang belum jelas kebenarannya.
Dengan demikian, klarifikasi dari Menteri Nusron Wahid diharapkan dapat meredakan polemik yang berkembang dan mengedukasi publik mengenai pentingnya verifikasi informasi sebelum menyebarkannya.