JAKARTA, suararembang.com - Presiden Prabowo Subianto mengungkap arah baru dalam kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam pidatonya di ajang Forbes Global CEO Conference di Jakarta Selatan, Rabu (15/10/2025), Prabowo menegaskan pentingnya reformasi menyeluruh agar BUMN lebih efisien, modern, dan berdaya saing global.
Menurut Presiden ke-8 RI itu, BUMN memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi nasional. Karena itu, diperlukan langkah besar yang mencakup efisiensi kelembagaan dan keterbukaan terhadap talenta global.
Baca Juga: Firnando Ganinduto: Reklamasi BUMN Tambang Harus Nyata, Bukan Sekadar Laporan
Berikut empat poin utama yang menjadi sorotan Prabowo dalam tubuh BUMN:
1. WNA Kini Bisa Jadi Pimpinan BUMN
Prabowo mengejutkan publik dengan kebijakan baru yang memungkinkan warga negara asing (WNA) atau ekspatriat memimpin perusahaan BUMN.
Ia mengaku telah mengubah regulasi yang sebelumnya hanya mengizinkan warga negara Indonesia (WNI) menduduki posisi tersebut.
“Saya telah mengubah regulasi. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia, bisa memimpin BUMN kita,” ujar Prabowo.
Langkah ini, kata Prabowo, dilakukan untuk membawa standar bisnis internasional ke dalam pengelolaan BUMN. Indonesia juga diharapkan dapat menarik keahlian terbaik di bidang manajemen korporasi.
“Saya sudah mengatakan kepada manajemen Danantara agar menjalankan BUMN dengan standar bisnis internasional. Anda bisa mencari otak terbaik, talenta terbaik,” tambahnya.
2. Pangkas Jumlah BUMN Jadi 200-an
Selain keterbukaan terhadap talenta asing, Prabowo juga menegaskan rencana rasionalisasi jumlah BUMN yang dinilai terlalu banyak dan tidak efisien.
Saat ini, Indonesia memiliki lebih dari 1.000 BUMN, termasuk anak dan cucu perusahaan. Prabowo menilai jumlah tersebut perlu dipangkas agar pengelolaan menjadi lebih ramping dan produktif.
“Saya sudah memberikan arahan kepada pimpinan Danantara untuk merasionalisasi semuanya, memangkas dari 1.000 BUMN menjadi angka yang lebih rasional, mungkin 200 atau 230, 240,” ujarnya.
Menurutnya, fokus utama kebijakan ini adalah menciptakan BUMN yang lebih efisien, profitabel, dan memiliki tata kelola yang transparan.
3. Reformasi untuk Daya Saing Ekonomi Nasional
Prabowo menegaskan, langkah reformasi ini bukan sekadar penyederhanaan struktur organisasi, melainkan strategi besar untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional.
Ia menilai banyak BUMN yang belum memberikan kontribusi optimal bagi negara karena sistem manajemen yang kaku dan minim inovasi.
Dengan rasionalisasi, pemerintah berharap BUMN bisa menjadi entitas bisnis yang lebih lincah dan adaptif terhadap perubahan global.
Artikel Terkait
BUMN Resmi Jadi Badan, Nasib ASN dan Tugas Baru Terungkap!