suararembang.com - TikTok, platform media sosial yang sangat populer, kini menghadapi ancaman serius berupa larangan operasional di Amerika Serikat.
Kekhawatiran mengenai keamanan nasional menjadi alasan utama di balik potensi pemblokiran ini.
Pemerintah AS mencurigai bahwa data pengguna TikTok dapat diakses oleh pemerintah Tiongkok melalui perusahaan induknya, ByteDance.
Baca Juga: Donald Trump Desak Mahkamah Agung Tunda Larangan TikTok: Apa Langkah Selanjutnya?
Kekhawatiran Keamanan Nasional
Pemerintah Amerika Serikat telah lama mengkhawatirkan bahwa TikTok dapat menjadi ancaman bagi keamanan nasional.
Hal ini disebabkan oleh dugaan bahwa ByteDance, perusahaan induk TikTok yang berbasis di Tiongkok, dapat dipaksa oleh pemerintah Tiongkok untuk menyerahkan data pengguna.
Kekhawatiran ini semakin meningkat seiring dengan ketegangan antara AS dan Tiongkok dalam berbagai aspek, termasuk teknologi dan keamanan siber.
Pada April 2024, pemerintah AS mengesahkan undang-undang yang mewajibkan ByteDance untuk menjual aset TikTok di Amerika Serikat sebelum 19 Januari 2025.
Jika tidak, TikTok akan dilarang beroperasi di negara tersebut. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa data pengguna TikTok di AS tidak dapat diakses oleh entitas asing yang dianggap berisiko bagi keamanan nasional.
Respons ByteDance dan TikTok
ByteDance menolak tuduhan bahwa mereka membahayakan keamanan data pengguna dan telah mengambil berbagai langkah untuk meyakinkan pemerintah AS, termasuk memindahkan data pengguna AS ke server lokal dan meningkatkan transparansi operasional.
Selain itu, CEO TikTok telah tampil di depan Kongres AS untuk menjelaskan langkah-langkah yang diambil perusahaan dalam melindungi data pengguna dan menjawab berbagai kekhawatiran terkait keamanan.
Dampak Potensial bagi Pengguna dan Ekonomi
