Safari Anggaran Menkeu Purbaya: Tim Khusus, Bansos Minyak Goreng, hingga Dukungan Istana

JAKARTA, suararembang.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali jadi sorotan usai menegaskan langkah tegas soal penyerapan anggaran kementerian/lembaga (K/L).

Ia memastikan tidak ada dana yang dibiarkan menganggur hingga akhir tahun.

Baca Juga: Rp200 Triliun Dicairkan untuk Bank Himbara, KPK Ingatkan Risiko Kredit Fiktif, Menkeu Purbaya Angkat Bicara

Purbaya menyatakan akan menunggu hingga akhir Oktober 2025 untuk memantau realisasi anggaran. Bila ada sisa, dana akan dialihkan ke kebutuhan lain.

“Kalau di akhir Oktober kita bisa hitung dan kita antisipasi penyerapan hanya akan sekian, ya kita ambil juga kita sebar ke tempat lain atau untuk mengurangi defisit atau untuk mengurangi utang,” ujarnya di kantor Kemenkeu, Jumat (19/9/2025).

Ia menegaskan setiap rupiah harus memberi manfaat. “Tidak ada uang nganggur di departemen ataupun di kementerian yang di-earmark sampai akhir tahun,” tambahnya.

Anggaran Siap Dialihkan untuk Bansos

Dalam rapat bersama DPR, Ketua Banggar Said Abdullah mengusulkan tambahan bantuan minyak goreng.

Awalnya diusulkan lima liter, namun diputuskan menjadi dua liter dengan pertimbangan harga.

Menkeu Purbaya memastikan pemerintah sanggup menambahkan minyak goreng dua liter dalam paket bansos beras 10 kg.Hal ini dimungkinkan karena anggaran belanja kementerian masih bisa disesuaikan.

“Kalau serapan K/L tidak maksimal, akan diminta kembali ke negara untuk membiayai tambahan bansos,” jelasnya.

Dukungan Penuh dari Presiden Prabowo

Salah satu anggaran besar yang dipantau adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Badan Gizi Nasional. Program ini menjadi prioritas nasional.

Purbaya menegaskan sudah mendapat restu dari Presiden Prabowo. “Kalau uangnya nggak bisa diserap nggak setuju, dia (Prabowo) nggak setuju juga nggak bisa diserap, nggak merubah apa-apa, kan?” ujarnya.

“Dia (Prabowo) bilang, ‘Saya oke, boleh, bagus,’” tambahnya menirukan Presiden.

Istana Tegaskan Dukungan

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut langkah Purbaya memang wajib dilakukan. Ia menilai belanja pemerintah harus optimal dan berbasis data.