GEGER NIK JUDI ONLINE! Dinsosppkb Rembang Beberkan Penyebab Warga Nangis di Loket, Bansos Langsung Dicabut

REMBANG, suararembang.com - Gelombang protes warga yang tak lagi menerima Bantuan Sosial (Bansos) menghantam kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsosppkb) Kabupaten Rembang.

Keluhan memuncak sejak berlakunya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) per September 2025.

Baca Juga: PKH Juni 2025: Jadwal Cair, Cara Cek, dan Nominal Bantuan Terbaru

Bahkan, pemandangan warga menangis di loket aduan kini menjadi hal yang "biasa" setiap pagi, sebagaimana diungkapkan Sekretaris Dinsosppkb Rembang, Nurdin Fahrudi, dalam Forum Konsultasi Publik.

NIK Judi Online dan Daya Listrik Jadi Penyebab Utama

Nurdin Fahrudi menjelaskan bahwa penentuan kelayakan penerima Bansos kini sangat ketat dan didasarkan pada tingkat Desil di DTSEN.

Ada beberapa faktor krusial yang membuat keluarga miskin sekalipun langsung terblokir dari daftar penerima:

Baca Juga: Uji Coba Bansos Digital di Banyuwangi Jadi Tolok Ukur Peluncuran Nasional Tahun Depan

1. Aset dan Listrik: Keluarga memiliki aset tanah selain tempat tinggal, atau daya listrik rumah sudah mencapai 900 Watt atau lebih.

2. Blokir Judol/Pinjol: Nomor Induk Kependudukan (NIK) terdeteksi pernah digunakan untuk aktivitas judi online (Judol) atau pinjaman online (Pinjol).

"Nah ini fenomena yang paling memprihatinkan. Kalau NIK seseorang terdeteksi pernah main Judol, otomatis langsung diblokir oleh pusat. Semiskin apa pun tetap nggak bisa dapat bantuan," tegas Nurdin. 

102 Ribu Keluarga Dicoret, Dinsos Buka Pintu Sanggah

Data per Oktober 2025 menunjukkan perubahan drastis dalam daftar penerima. Sebanyak 102.501 keluarga di Kabupaten Rembang kini dianggap tidak berhak (Desil 6-10) menerima bantuan, sementara 135.410 keluarga masih berhak (Desil 1-5).

Bagi warga yang merasa masih layak dan dicabut sepihak—terutama korban penyalahgunaan NIK untuk Judol—Dinsosppkb membuka mekanisme sanggah.

"Kalau ada warga tidak mampu merasa masih berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah, bisa memberikan sanggahan melalui petugas admin desa," kata Nurdin.