REMBANG, suararembang.com – Kabar gembira bagi masyarakat Rembang. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang sedang menggenjot upaya agar bisa meraih kembali predikat Universal Health Coverage (UHC) Prioritas dari BPJS Kesehatan pada Agustus 2025 ini.
Kalau berhasil, warga yang baru mendaftar BPJS bisa langsung menggunakan layanan kesehatan tanpa harus menunggu aktivasi beberapa hari seperti biasanya. Cukup daftar, langsung aktif!
Baca Juga: BPJS Kesehatan Gratis di Rembang Mulai Agustus 2025, Simak Syarat dan Alurnya
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Rembang, Soesi Haryanti, menjelaskan bahwa ada tiga syarat utama untuk mendapatkan status UHC Prioritas.
“Syaratnya itu cakupan kepesertaan minimal 98 persen, peserta aktif 80 persen, dan komitmen anggaran dari Pemda,” jelasnya, Selasa (16/7/2025).
Saat ini, cakupan kepesertaan BPJS di Rembang sudah mencapai 98,46 persen. Sedangkan peserta aktif mencapai 80,40 persen. Artinya, dua syarat sudah terpenuhi.
Baca Juga: Keaktifan Peserta BPJS Rembang Baru 80,4 Persen, Pemkab Ngebut Aktifkan PBI JK Agustus 2025
Tinggal satu langkah lagi: pengesahan anggaran dari Pemkab Rembang untuk membiayai premi warga miskin yang masuk kategori Pekerja Bukan Penerima Upah Pemerintah Daerah (PBPU Pemda).
“Kalau DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Perubahan sudah keluar, kami langsung buat surat ke BPJS agar UHC Prioritas bisa kita raih,” tegas Soesi.
Ia menambahkan, UHC Prioritas bukan hanya tentang angka, tapi wujud nyata komitmen pemerintah menjamin semua warga mendapatkan akses kesehatan tanpa ribet.
Baca Juga: Status BPJS Kesehatan Dinonaktifkan? Begini Cara Aktifkan Ulang PBI JK Lewat Dinsos Rembang
“UHC Prioritas ini tidak semua daerah bisa dapat. Tapi begitu kita berhasil, manfaatnya sangat besar. BPJS langsung aktif saat itu juga, nggak perlu tunggu 14 hari,” imbuhnya.
Status UHC Prioritas memberi keleluasaan bagi warga, khususnya masyarakat kurang mampu, untuk mendapatkan layanan kesehatan secara cepat dan merata. Tanpa harus menunggu proses aktivasi dan tanpa terbebani biaya di awal.
Dinas Kesehatan berharap DPA Perubahan bisa segera ditetapkan pada akhir Juli. Begitu rampung, status UHC Prioritas bisa langsung diajukan ke BPJS Kesehatan.