JAKARTA, suararembang.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) resmi memperketat pengawasan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah maraknya kasus keracunan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa pihaknya akan memantau lebih ketat mulai dari bahan baku hingga penyajian makanan.
Baca Juga: Terkini Kasus Keracunan MBG: Pemerintah Tutup Dapur Bermasalah, Ahli Gizi Disiapkan Kemenkes
“Sertifikat kebersihan dan layak sanitasi ini akan kita percepat agar semua SPPG memenuhi standar,” ujar Budi Gunadi usai konferensi pers di Gedung Kemenkes, Minggu 28 September 2025.
Menurut data Kantor Staf Presiden, dari 8.583 dapur SPPG yang ada, hanya 34 yang sudah memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS).
Budi menambahkan, penutupan SPPG tanpa SLHS menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN).
Baca Juga: Blunder Menu MBG Pakai UPF, DPR Cecar BGN soal Kebijakan Gizi Anak Sekolah
Puskesmas dan UKS Dilibatkan Awasi MBG
Langkah pengawasan MBG juga melibatkan Puskesmas serta Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan keduanya akan memantau secara aktif jalannya program MBG.
“Kami sudah menginstruksikan Puskesmas dan UKS untuk ikut mengawasi SPPG secara rutin, tanpa diminta,” kata Zulhas dalam konferensi pers.
Rekomendasi Ahli Gizi: Libatkan Dinkes Daerah
Ahli gizi Tan Shot Yen menilai pengawasan MBG perlu melibatkan dinas kesehatan daerah.
“Kerja sama dengan Puskesmas untuk supervisi, monitoring, dan evaluasi. Bukan dengan BPOM,” katanya saat rapat dengan DPR RI.
Selain itu, ia menyarankan agar BGN membina kantin sekolah, memastikan transparansi anggaran, serta mengedukasi siswa penerima program MBG.
Verifikasi Dapur Diperketat
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan verifikasi dapur MBG akan semakin ketat.