REMBANG,suararembang.com - Pemerintah Kabupaten Rembang terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pendidikan inklusif melalui pembangunan Sekolah Rakyat Rembang.
Proyek ini dirancang untuk membantu anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem mendapatkan pendidikan yang layak, gratis, dan berkonsep asrama.
Baca Juga: Hardiknas 2025: Komitmen Rembang untuk Pendidikan Inklusif dan Berkualitas
Langkah awal yang sudah ditempuh adalah penyediaan lahan. Lokasi sekolah disiapkan di sebelah utara kantor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Sulang.
Lahan tersebut telah ditinjau langsung oleh perwakilan Kementerian PUPR Provinsi Jawa Tengah.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dindikpora) Rembang, Sutrisno, menyebut bahwa usulan sekolah meliputi tiga jenjang: SD, SMP, dan SMA.
“Untuk Sekolah Rakyat, kami usulkan masing-masing jenjang dua rombel,” jelas seorang perwakilan Pemkab.
Setiap rombongan belajar (rombel) dirancang berisi 25 anak. Dengan enam rombel dari ketiga jenjang, sekolah ini akan menampung hingga 150 siswa.
Konsep berasrama juga menjadi daya tarik utama, memberi akses penuh bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Terkait guru dan kepala sekolah, Pemkab Rembang masih menanti kejelasan dari pemerintah pusat. Sutrisno menjelaskan bahwa seleksi kepala sekolah biasanya dilakukan melalui sistem aplikasi.
Guru-guru yang memenuhi syarat akan muncul dalam sistem dan bisa diusulkan untuk mengisi jabatan kepala sekolah.
“Namun, hingga saat ini kami di Rembang belum menerima surat resmi terkait pengisian jabatan Kepala Sekolah Rakyat. Informasi yang kami dapat hanya berupa share-an dari rekan-rekan kepala dinas di daerah lain di Jawa Tengah,” ungkapnya.
Pembangunan Sekolah Rakyat Rembang akan menggunakan dana dari APBN. Namun, menurut Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, pihak swasta juga kemungkinan akan dilibatkan untuk mendukung program ini.
Artikel Terkait
Dulu Buat Kalangan Ningrat, Kini Sekolah Rakyat yang Diusung Prabowo Justru untuk Keluarga Tak Mampu