JAKARTA, suararembang.com - Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap rencana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang ingin membina siswa bermasalah melalui program barak militer.
Luthfi menegaskan bahwa pendekatan semacam itu bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan berisiko mengabaikan hak-hak anak.
Baca Juga: Kontroversi Program Siswa Nakal Masuk Barak TNI: Solusi atau Kebijakan Tak Jelas?
"Kalau anak di bawah umur, kita kembalikan ke orang tuanya. Kalau anak-anak sudah di atas umur dan melakukan tindak pidana, kita sidik tuntas. Enggak usah ngarang-ngarang," tegas Ahmad Luthfi di Gedung DPR RI, Rabu (30/4/2025) .
Program yang diusulkan oleh Dedi Mulyadi melibatkan TNI dan Polri dalam pembinaan siswa yang terlibat kenakalan remaja, geng motor, atau perilaku menyimpang lainnya.
Para siswa akan tinggal di barak militer tanpa mengikuti sekolah formal, dan dibina melalui pelatihan karakter, bela negara, serta disiplin militer.
Baca Juga: Anak Nakal Dikirim ke Barak Militer, Orang Tua Ungkap Alasan Mengharukan ke Dedi Mulyadi
Namun, menurut Ahmad Luthfi, sistem hukum dan pendidikan saat ini sudah memiliki jalur penanganan yang jelas terhadap anak-anak yang melakukan pelanggaran.
Ia menekankan pentingnya memperkuat peran orang tua dan guru dalam membimbing anak, bukan menciptakan kebijakan baru yang justru rawan pelanggaran.
"Kalau di sekolah masih ada, namanya guru. Kalau di rumah, ada orang tuanya. Sudah ada ketentuan hukumnya, tinggal dijalankan," tambah Luthfi .
Sikap Luthfi senada dengan Amnesty International Indonesia. Direktur Eksekutif Usman Hamid menyatakan, pembinaan anak dalam lingkungan militer berisiko melanggar hak-hak anak.
Ia menilai pendekatan seperti itu bisa mengakibatkan trauma jangka panjang dan tidak cocok untuk kebutuhan perkembangan emosional maupun kognitif anak-anak.
"Anak-anak butuh dukungan psikologis, pendidikan khusus, dan bantuan sosial, bukan disiplin keras ala militer," ujar Usman .
Artikel Terkait
Kontroversi Program Siswa Nakal Masuk Barak TNI: Solusi atau Kebijakan Tak Jelas?