SUARAREMBANG.COM – Kabupaten Rembang belum berhasil masuk dalam daftar 100 daerah penerima program rintisan Sekolah Rakyat tahap pertama yang digagas Kementerian Sosial Republik Indonesia. Salah satu alasan utama adalah tidak tersedianya fasilitas dan bangunan yang sesuai dengan persyaratan teknis dari kementerian.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Kabupaten Rembang, Prapto Raharjo, menjelaskan bahwa daerah yang lolos seleksi tahap awal umumnya sudah memiliki fasilitas milik Kemensos.
Contohnya adalah balai rehabilitasi atau panti sosial yang masih layak digunakan. Beberapa daerah juga menyediakan aset milik Pemda yang tidak terpakai, tetapi memenuhi syarat dari segi luas bangunan dan kelayakan fisik.
“100 Sekolah Rakyat tahap pertama itu yang menggunakan fasilitas milik kementerian seperti balai rehabilitasi atau panti-panti itu. Ditambah dengan pemda yang bisa menyediakan bangunan yang tidak terpakai dengan luasan memenuhi persyaratan. Sehingga dari kementerian tinggal merehab saja,” ujar Prapto, Rabu (9/7).
Menurutnya, Pemkab Rembang sebenarnya telah berinisiatif mengusulkan bangunan milik Balai Latihan Kerja (BLK) untuk dijadikan lokasi Sekolah Rakyat.
Baca Juga: Pemkab Rembang Bangun Sekolah Rakyat Gratis Berasrama, Siapkan Lahan dan Tunggu Kepala Sekolah
Namun, setelah dilakukan survei oleh tim dari Kementerian Sosial melalui Sentra Margo Laras Pati, bangunan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat teknis.
“Karena banyak bangunan yang rusak, kemudian luasnya juga tidak memenuhi syarat. Bangunan lainnya tidak ada yang bisa digunakan untuk asrama, maka BLK Rembang tidak memenuhi syarat rintisan sekolah rakyat,” jelasnya.
Prapto menambahkan, bukan hanya Rembang yang gagal dalam seleksi ini. Sejumlah daerah lain di luar Jawa juga mengalami kendala serupa. Faktor seperti tipografi tanah yang miring dan keberadaan lahan gambut menjadi hambatan teknis yang cukup serius.
“Memang kemarin banyak daerah yang tidak disetujui oleh kementerian. Ada yang karena tipografinya miring terutama yang dari luar Jawa, kemudian lahan gambut yang membutuhkan pemadatan yang cukup lama,” imbuhnya.
Meski belum lolos pada tahap awal, Pemkab Rembang tetap menunjukkan komitmennya. Dinsos PPKB akan terus berupaya agar bisa ikut serta dalam tahap selanjutnya. Program Sekolah Rakyat ini dinilai penting untuk memperkuat layanan sosial dan pendidikan informal di daerah.
“Kita masih menunggu, karena Kementerian masih menyelesaikan tahap pertama dulu. Kemudian nanti baru menyelesaikan tahap kedua. Setiap tahun rencananya dibangun 100 sekolah rakyat di seluruh Indonesia, yang belum nantinya pasti akan diselesaikan,” pungkas Prapto.
Dengan kesiapan yang lebih matang dan perbaikan infrastruktur, Rembang berharap dapat menjadi bagian dari program Sekolah Rakyat di masa mendatang. Program ini dianggap sebagai salah satu upaya strategis dalam penguatan pendidikan berbasis sosial yang inklusif.***
Artikel Terkait
Momen Seskab Teddy Pantau Proses Pembangunan Sekolah Rakyat, Sempatkan Waktu Berdialog dengan Orang Tua Calon Siswa