suararembang.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa kebijakan efisiensi pemerintah Presiden RI Prabowo Subianto tidak akan mempengaruhi Uang Kuliah Tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri (PTN).
Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Komisi III DPR RI di Senayan, Jakarta, Jumat (14/2).
Baca Juga: Deddy Corbuzier Resmi Jadi Stafsus Menhan: Ini Gaji dan Tunjangannya di Tengah Efisiensi Anggaran
Sri Mulyani menekankan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh berdampak pada penetapan UKT.
"Langkah ini tidak boleh, saya ulangi, tidak boleh mempengaruhi keputusan perguruan tinggi mengenai UKT yang dalam hal ini baru akan dilakukan untuk tahun ajaran baru tahun 2025-2026 yaitu nanti pada bulan Juni atau Juli," ujar Sri Mulyani.
Efisiensi Hanya Berlaku untuk Belanja Operasional
Sri Mulyani menjelaskan bahwa efisiensi anggaran hanya berlaku untuk belanja operasional di kementerian dan lembaga.
Beberapa pos yang terkena kebijakan ini meliputi perjalanan dinas, seminar, alat tulis kantor (ATK), serta perayaan dan kegiatan seremonial lainnya.
Baca Juga: Anggaran Kementerian Dipangkas, Polri Tetap Aman dari Efisiensi
“Karena kriteria efisiensi Kementerian/Lembaga yang kita lakukan menyangkut kriteria-kriteria aktivitas yaitu perjalanan dinas, seminar, ATK, peringatan, dan perayaan serta kegiatan seremonial lainnya, maka perguruan tinggi akan terdampak pada item belajar tersebut,” jelasnya.
Beasiswa KIP Tetap Berjalan Tanpa Pengurangan
Selain memastikan UKT tidak naik, Sri Mulyani juga menegaskan bahwa program beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) tetap berjalan tanpa pemotongan anggaran.
“Terkait beasiswa Kartu Indonesia Pintar, kami tegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan," tegasnya.
Dengan pernyataan ini, mahasiswa dan calon mahasiswa di PTN dapat merasa lebih tenang, karena UKT tetap stabil dan program beasiswa tetap berlanjut. **