JAKARTA, suararembang.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas pemerintah kini berada dalam sorotan.
Dengan total anggaran Rp71 triliun di tahun 2025 dan potensi tambahan Rp100 triliun, program ini menarik perhatian berbagai pihak, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima laporan terkait dugaan praktik curang dalam pelaksanaan.
Salah satu temuan yang mencuat adalah pengurangan anggaran makanan dari Rp10.000 menjadi Rp8.000.
"Saya sampaikan (pengurangan harga) berdasarkan informasi, informasi kan belum diverifikasi, belum divalidasi, baru informasi," ujar Setyo di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/3/2025).
Menurutnya, meski informasi tersebut masih dalam tahap awal, KPK tetap menyampaikannya agar segera mendapat perhatian dari pihak terkait.
Kekhawatiran muncul karena dana MBG bersumber dari pusat, sementara pelaksanaannya tersebar di berbagai daerah.
"Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair)," tambahnya.
KPK menilai potensi penyimpangan harus diantisipasi sejak dini. Terlebih, pengurangan anggaran ini berdampak langsung pada kualitas makanan yang diberikan kepada masyarakat.
Baca Juga: Makan Bergizi Gratis untuk Ibu Hamil Mulai 9 Januari, Ini Bedanya dengan MBG Anak Sekolah
Sementara itu, pada Rabu (5/3/2025), Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, telah mendatangi KPK untuk berdiskusi.
BGN juga menggandeng berbagai lembaga pengawas, termasuk BPKP, BPK, dan Kejaksaan Agung, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam program MBG.
Artikel Terkait
Kepala Badan Gizi Nasional Blak-blakan Sebut Mitra MBG Baru yang Belum Berpengalaman Jadi Penyebab Kasus Keracunan: Yang Lama Sudah Terbiasa Masak Banyak