Kemenag Blak-blakan Ungkap Alasan Aparat Arab Saudi Lebih Ketat pada Jemaah Calon Haji Asal Indonesia

SUARAREMBANG.COM - Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Agama (Kemenag) menggelar rapat bersama membahas persoalan penyelenggaraan ibadah haji 2025 atau 1446 H.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kemenag ini dihadiri oleh pengurus bagian Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU).

Baca Juga: 27 Tahun Menabung, Penjual Pentol Bakso Asal Pasedan Bulu Ini Wujudkan Mimpi Naik Haji

Dalam rapat tersebut, Kemenag mengungkapkan bahwa jemaah calon haji asal Indonesia akan terikat lebih ketat pada aturan yang diberikan oleh syarikah.

Hal tersebut disebabkan karena beberapa kasus penangkapan calon jemaah haji dari Indonesia oleh pihak otoritas keamanan di Arab Saudi.

“Kenapa untuk Indonesia potensi lebih ketatnya banyak, karena sudah terinfo beberapa penangkapan jemaah,” kata Dirjen PHU Kemenag, Hilman Latief pada rapat yang digelar di Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa, 19 Mei 2025.

Hilman membeberkan bahwa jemaah yang ditangkap adalah mereka yang melalui prosedur ilegal, biasanya menggunakan visa ziarah untuk beribadah haji.

“Bukan jemaah haji, tidak menggunakan visa haji, di Madinah ada yang ditangkap, di bandara ada yang ditangkap, di beberapa tempat ada yang ditangkap,” imbuhnya.

“Saya diinfomasikan karena ada kasus-kasus begitu, jadi pihak keamanan menjadi lebih hati-hati kalau orang Indonesia datang karena ada banyak, memang benar mereka pakai ziarah,” jelas Hilman.

Baca Juga: Delapan Jemaah Haji WNI Meninggal Dunia, Kemenag: Keluarga Tak Perlu Khawatir Soal Hak

Oleh karena itu, Hilman menjelaskan bahwa dalam proses ibadah haji tahun ini Kemenag lebih ketat agar para jemaah calon haji bisa masuk ke Makkah dengan aman.

“Ini kenapa kami kemarin agak ketat, bukan tega ya tapi agak ketat agar jangan sampai masuk ke Makkah tidak dalam pengawalan syarikahnya yang bisa menembusnya (Makkah),” imbuhnya.

Sebagai informasi, syarikah adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Pemerintah Arab Saudi untuk memberikan pelayanan penunjang selama ibadah berlangsung.

Layanan penunjang di antara adalah memenuhi kebutuhan logistik, kesehatan, akomodasi, dan lain-lain.