PATI, suararembang.com - Gelombang protes terhadap kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati makin memanas.
Rencana aksi demonstrasi akbar akan digelar pada 13 Agustus 2025, dipelopori oleh aliansi masyarakat sipil yang menamakan diri "Pati Bersatu".
Baca Juga: Pemkab Rembang Gencarkan Edukasi Pajak, Tunggakan Menggunung Jadi Fokus Serius
Kenaikan PBB-P2 yang mencapai 250 persen dinilai sangat memberatkan masyarakat.
Ajakan untuk turun ke jalan viral melalui media sosial dan grup-grup percakapan warga.
Spanduk besar terpampang di sejumlah titik strategis dengan pesan penolakan terhadap kebijakan ini.
Baca Juga: Layanan Satu Hari, Warga Rembang Kini Bisa Ubah Nama Surat Pajak Tanah SPPT PBB Lebih Cepat
Demo akan diikuti massa dari berbagai kecamatan di Pati dengan titik kumpul berbeda, seperti Alun-alun Tayu, Juwana, Kayen, dan Alun-alun Pati.
Selain membawa aspirasi, warga juga menyumbang logistik seperti air mineral, nasi bungkus, dan bahan pokok lainnya untuk mendukung aksi.
Namun, benarkah kebijakan ini sepenuhnya di luar kendali daerah?
Faktanya, landasan hukum kenaikan PBB ini merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2024.
Perda tersebut merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Undang-undang tersebut memberi kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk mengelola sendiri sembilan jenis pajak.
Salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), yang kini menjadi sorotan.
Artikel Terkait
Pemkab Rembang Gencarkan Edukasi Pajak, Tunggakan Menggunung Jadi Fokus Serius