Tunjangan Perumahan DPR Dihentikan, Dasco hingga Said Abdullah Angkat Bicara

Langkah ini mendapat dukungan dari berbagai fraksi, termasuk PDIP, Gerindra, dan PKS.

Mereka menilai keputusan tersebut penting untuk merespons keresahan masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap DPR.

Publik tentu menanti kelanjutan kebijakan ini. DPR berjanji anggaran yang tidak digunakan akan dikembalikan ke kas negara.

Harapannya, penghentian tunjangan perumahan bisa menjadi awal reformasi parlemen yang lebih transparan.

Dengan keputusan ini, DPR mencoba menunjukkan keseriusan menjawab kritik. Apakah langkah ini cukup untuk memulihkan kepercayaan rakyat? Publik masih akan terus mengawasi.

***