JAKARTA, suararembang.com - Strategi diplomasi Presiden Prabowo Subianto dalam isu Israel–Palestina mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Laksda TNI (Purn) Soleman B. Ponto, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, yang menilai langkah Prabowo sangat strategis dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai mediator moral di konflik Timur Tengah.
Dalam webinar Indonesia Anti Fraud Center, Senin (6/10/2025), Soleman menyoroti pidato Presiden Prabowo di Sidang Majelis Umum PBB pada 23 September 2025.
Saat itu, Prabowo menyatakan bahwa Indonesia akan mengakui Israel hanya jika Israel terlebih dahulu mengakui kedaulatan Palestina.
“Pidato Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah maju dalam diplomasi mewujudkan perdamaian di Timur Tengah, yang memberikan desakan kepada Israel agar mengakui kedaulatan Palestina, jika Israel ingin diakui dan menjalin hubungan dengan Indonesia,” tegas Soleman.
Menurut Kepala BAIS TNI periode 2011–2013 ini, hambatan utama terletak pada ideologi Zionisme Modern yang menganggap tanah hasil perang sebagai bagian identitas nasional Israel.
Selain itu, fragmentasi internal Palestina antara Fatah di Tepi Barat dan Hamas di Gaza juga menjadi tantangan besar.
"Sebagai seorang militer, Presiden Prabowo Subianto mengetahui betul hal ini, dan hal ini akan sulit bagi ideologi Israel,” ungkap lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1978 itu.
Soleman juga menjelaskan bahwa dalam satu dekade terakhir, isu Palestina mulai memudar karena banyak negara Arab kini fokus pada pembangunan ekonomi dan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel melalui Abraham Accord.
“Dominasi isu Timur Tengah membuat perdamaian kehilangan universalnya. AS dan sekutunya memihak Israel, sementara Rusia, Iran, dan Tiongkok memakai isu Palestina sebagai alat tawar dalam politik global,” jelas Soleman, yang juga pernah menjabat sebagai Atase Pertahanan RI di Belanda.
Ia menilai, Prabowo Subianto memiliki semangat konstitusional untuk memperjuangkan perdamaian dunia.
Dengan sikap bebas aktif, Indonesia bisa menjadi mediator moral melalui forum PBB dan Gerakan Non Blok, tanpa kepentingan politik regional.
"Langkah ini cerdas, menegaskan keseimbangan antara moralitas dan realitas dalam mewujudkan perdamaian,” pungkasnya.
Webinar tersebut juga menghadirkan narasumber lain seperti Mayjen TNI (Purn) J. Sudrajat, Dubes Albert Matondang, dan Sekjen Partai Gelora Mahfudz Siddik, yang membahas peran aktif Indonesia dalam mewujudkan solusi dua negara.
Artikel Terkait
Ketika Presiden Prabowo Bicara Ketahanan Pangan hingga Dukungan ke Palestina di Sidang Umum PBB