Ponpes Al Khoziny Direnovasi Pakai APBN: Cak Imin Beri Pembelaan, Singgung Nasib Pendidikan para Santri

“Nanti kalau kita tidak melakukan sesuatu marah juga, kan aneh ya. Makanya itu harus menjadi kesadaran kita bersama,” jelasnya.

MPR Ingatkan Pertanggungjawaban Penggunaan APBN

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, mengatakan bahwa pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny perlu dilakukan audit oleh pihak berwenang.

Pasalnya, penggunaan dana APBN harus selalu dilaporkan dan bisa dipertanggungjawabkan di depan publik.

“Karena APBN itu perlu dipertanggungjawabkan untuk apa pun kegiatannya,” kata Eddy kepada wartawan di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin, 13 Oktober 2025.

“Saya kira perlu dilaksanakan audit terlebih dahulu terhadap pembangunan dari ponpes yang menggunakan mungkin APBN,” imbuhnya.

Politikus dari PAN ini menegaskan bahwa audit yang dilakukan agar ada akuntabilitas kepada publik.

“Ini berlaku tidak hanya untuk ponpes yang kemarin memang mengalami musibah, tetapi untuk semua ponpes yang ada,” imbuhnya.

DPR Minta Renovasi Ponpes Al Khoziny Pakai APBN untuk Dikaji Ulang

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa juga sempat menyoroti rencana penggunaan APBN untuk mendanai renovasi Ponpes Al Khoziny.

Saan menyebut bahwa harus ada pembahasan dan koordinasi yang dilakukan oleh Menteri PU Dody Hanggodo dengan dengan kementerian terkait.

“Tentu itu harus dibicarakan dulu, minimal di tingkat kementerian, di pemerintahan,” kata Saan kepada wartawan di Jakarta pada Sabtu, 11 Oktober 2025.

“Kedua, dengan DPR juga tentu bicara khususnya dengan Komisi V, biar apa yang menjadi keputusan Menteri PU untuk membangun pesantren dengan biaya dari APBN ini tidak menimbulkan masalah, menimbulkan polemik,” tambahnya.

Menteri PU Klaim APBN yang Dipakai Bagian dari Jatah Pendidikan

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan bahwa insiden Ponpes Al Khoziny adalah keadaan darurat, sehingga Kementerian PU yang akan turun tangan meski pesantren biasanya di bawah Kementerian Agama (Kemenag).

Anggaran untuk perbaikan, kata Dody, akan diambil dari pendanaan proyek pembangunan di sektor pendidikan yang dimiliki oleh Kementerian PU dan akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama.

“Kita kan punya dana pendidikan, di PU ada dana pendidikan di Ditjen Perencanaan Strategis. Itu bisa pendidikan islam dan non islam, yang islam itu nanti bisa untuk ponpes atau tempat lain,” kata Dody kepada wartawan di Jakarta ada 10 Oktober 2025 lalu.

Mengenai besaran anggarannya, Dody mengatakan belum ada perhitungan lebih lanjut karena masih ada persoalan hukum dan identifikasi korban oleh pihak berwajib.
***