Legislator Kritik Menhut Raja Juli soal Dugaan Kerusakan Lingkungan di Sumatera, Sebut Ada Izin Tetap Keluar Meski Diminta Stop

JAKARTA, suararembang.com - Rapat Komisi IV DPR dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Kamis, 4 Desember 2025, berlangsung panas setelah anggota dewan melontarkan kritik keras terkait penanganan banjir yang melanda Sumatera.

Salah satu sorotan tajam datang dari anggota Komisi IV DPR Fraksi PKB, Usman Husin, yang meminta Raja Juli mundur dari jabatannya.

Baca Juga: Jaringan Komunikasi Pulih, Warga Terdampak Bencana di Tapanuli Tengah Lancar Bertukar Kabar

Dalam rapat tersebut, Usman menilai Menteri Kehutanan gagal menunjukkan empati dan tidak mampu menjalankan tugasnya dalam mengelola kebijakan kehutanan yang berkaitan dengan mitigasi bencana.

"Kalau saya lihat Pak Menteri enggak punya hati nurani," kata Usman membuka kritiknya.

Sorotan itu tidak berhenti di situ. Usman secara tegas mendesak Raja Juli untuk meletakkan jabatan jika merasa tidak mampu mengatasi persoalan kehutanan yang diduga berkontribusi pada bencana banjir di sejumlah wilayah Sumatera.

Baca Juga: Kolaborasi dengan TNI, PLN Bergerak Tanpa Henti Demi Aceh Terang Kembali

"Kalau Pak Menteri enggak mampu, mundur aja Pak Menteri," tegasnya.

Isu Perizinan Jadi Sorotan

Dalam penjelasannya, Usman menyinggung kebijakan perizinan yang dikeluarkan Kementerian Kehutanan dalam beberapa bulan terakhir.

Usman menyebut adanya penerbitan izin yang tetap berjalan kendati pemerintah daerah mengisyaratkan penolakan.

"Saya contoh di tempat, bulan Oktober Pak Menteri keluarkan izin, Bupati sudah katakan stop, surrender izin ditutup. Ternyata Oktober, 30 November izinnya keluar," ungkap Usman.

Pernyataan itu menimbulkan pertanyaan serius mengenai sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah, terutama di tengah tingginya risiko banjir di kawasan yang mengalami alih fungsi lahan.

Deforestasi Dipertanyakan

Usman juga menyoroti paparan Raja Juli mengenai penurunan angka deforestasi di tiga provinsi sepanjang 2025.

Ia mempertanyakan pihak yang melakukan penanaman kembali sehingga angka deforestasi bisa menurun.