suararembang.com – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menggelar rapat kerja dengan tujuh Menteri Koordinator (Menko) Kabinet Merah Putih di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin, 2 Desember 2024.
Rapat ini bertujuan untuk membahas rencana anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025.
Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, menegaskan dukungan penuh terhadap rencana anggaran yang bertujuan untuk memperlancar koordinasi dan sinkronisasi antar kementerian serta lembaga.
Hal ini sangat penting untuk mendukung 100 hari pertama kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Said juga menyoroti berbagai program prioritas yang akan dijalankan oleh para Menko, seperti program makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, dan pembangunan lumbung pangan nasional di berbagai daerah dan desa.
Rapat kerja ini dihadiri oleh tujuh Menko yang membawa usulan anggaran untuk kementerian masing-masing.
Di antaranya, Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menko Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan; Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Kemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra; Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono; Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas); Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno; serta Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar.
Pembagian Anggaran
Said Abdullah juga mengungkapkan pembagian anggaran yang akan diterima oleh setiap kementerian koordinator di Kabinet Prabowo Subianto.
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan akan menerima anggaran sebesar Rp268,28 miliar, sementara Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan mendapatkan anggaran Rp9,03 miliar.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan memperoleh Rp456,76 miliar, sedangkan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mendapatkan anggaran Rp345,5 miliar.
Kementerian Koordinator Bidang Pangan, yang dipimpin oleh Zulhas, akan mendapatkan jatah anggaran sebesar Rp44,09 miliar, sementara Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan akan memperoleh Rp230 miliar, dan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp139,73 miliar.
Said menambahkan bahwa anggaran tersebut akan disetujui oleh DPR, dan jika ada penambahan, pihaknya akan menyetujuinya tanpa perlu rapat kerja tambahan.
Sebelumnya, Said Abdullah juga menjelaskan bahwa postur APBN 2025 tidak akan mengalami perubahan meskipun ada penambahan jumlah kementerian.
