suararembang.com - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimpas) mencopot sejumlah petugas imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta setelah terungkap dugaan pungutan liar (pungli) terhadap warga negara (WN) China.
Menteri Imipas Agus Andrianto menyatakan bahwa pencopotan ini dilakukan setelah pihaknya menerima data terkait kasus tersebut.
"Setelah kami menerima semua data terkait dugaan pungli, kami langsung menarik seluruh petugas yang tercantum dalam data tersebut dari tugasnya di Soetta dan menggantikannya dengan personel baru," kata Agus dalam keterangan tertulis, Sabtu (1/2/2025).
Dugaan pungli ini pertama kali dilaporkan oleh Kedutaan Besar (Kedubes) China. Saat ini, nama-nama petugas yang diduga terlibat masih dalam pemeriksaan internal.
"Saat ini mereka sedang dalam proses pemeriksaan internal," tambah Agus.
Eks Wakapolri itu juga mengapresiasi Kedubes China atas laporan yang diberikan. Menurutnya, informasi ini menjadi momentum untuk membersihkan Ditjen Imigrasi dari praktik pungli.
"Kami berterima kasih kepada Kedutaan RRC atas informasi mengenai perilaku petugas di lapangan. Kami akan terus melakukan pembenahan demi perbaikan institusi imigrasi, termasuk di bidang pemasyarakatan," tegasnya.
Kasus ini mencuat setelah beredarnya surat resmi dari Kedubes China yang menyebutkan adanya praktik pungli di Bandara Soekarno-Hatta.
Surat tersebut mengungkap bahwa total terdapat 44 kasus pemerasan, dengan uang pungli yang telah dikembalikan mencapai Rp32.750.000. Lebih dari 60 WN China dilaporkan menjadi korban.
Isu ini semakin ramai diperbincangkan setelah tangkapan layar surat dari Kedubes China beredar luas di media sosial. Salah satunya diunggah oleh akun X @emerson_yu**** pada Sabtu (1/2/2025).
Surat itu ditujukan kepada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Indonesia. Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa kasus pemerasan ini terjadi dari Februari 2024 hingga Januari 2025 di Bandara Soekarno-Hatta.
"Tahun lalu, dengan bantuan Departemen Konsuler Kementerian yang terhormat, Kedutaan Besar RRT telah melakukan kontak dan koordinasi yang erat dengan Kantor Imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan menyelesaikan setidaknya 44 kasus pemerasan," bunyi surat tersebut.
Lebih lanjut, surat itu menyebut bahwa jumlah kasus yang tercatat hanya sebagian kecil dari total kejadian sebenarnya. Banyak korban yang enggan melapor karena jadwal perjalanan padat atau takut akan tindakan balasan.
"Terlampir adalah daftar kasus pemerasan antara Februari 2024 hingga Januari 2025. Ini hanyalah sebagian kecil dari kasus pemerasan yang terjadi, karena masih banyak lagi warga negara China yang mengalami pemerasan namun tidak melaporkannya akibat kesibukan atau kekhawatiran terhadap kemungkinan pembalasan di masa depan," lanjut surat itu.
