JAKARTA, suararembang.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah muncul dugaan pemotongan dana.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengungkap bahwa informasi mengenai potensi penyimpangan diterimanya secara langsung, bukan melalui jalur pengaduan resmi.
"Ketua KPK mendapatkan info secara pribadi yang perlu diverifikasi dan divalidasi," ujar Tessa Mahardhika Sugiarto, juru bicara KPK, dalam keterangan tertulis pada Rabu, 12 Februari 2025.
Baca Juga: Dugaan Kecurangan Anggaran MBG: KPK Minta Transparansi, BGN Beri Klarifikasi
Hingga kini, belum ada laporan resmi terkait dugaan ini. Namun, KPK tetap memantau perkembangan melalui media dan berbagai sumber informasi lainnya.
Dugaan Pemotongan Dana MBG
Sebelumnya, Setyo Budiyanto mengungkapkan adanya laporan mengenai pengurangan porsi makanan akibat pemotongan dana.
"Kami menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000," kata Setyo pada Jumat, 7 Maret 2025.
Menurutnya, pemotongan tersebut terjadi di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Ia khawatir dana yang dialokasikan di pusat berkurang saat sampai ke daerah.
Baca Juga: Temuan Pemotongan MBG: KPK Desak Pengawasan Lebih Ketat
"Jangan sampai anggaran seperti es batu yang mencair begitu sampai di daerah," jelasnya.
BGN Berikan Klarifikasi
Menanggapi hal ini, Ketua Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa perbedaan alokasi dana sudah ditetapkan sejak awal.
"KPK belum mendapat penjelasan bahwa pagu bahan baku memang berbeda. Anak PAUD-SD kelas 3 patokannya Rp8.000, anak lainnya Rp10.000," ungkap Dadan pada Sabtu, 8 Maret 2025.
Ia juga menegaskan bahwa pagu bahan baku disesuaikan dengan indeks kemahalan di berbagai daerah. Sebagai contoh, di Papua, alokasi anggaran mencapai Rp59.717 per anak.