DENPASAR, suararembang.com - Kehadiran organisasi masyarakat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya di Bali memicu penolakan keras dari pecalang, aparat keamanan adat Pulau Dewata.
Penolakan ini mencuat setelah video pelantikan pengurus GRIB Jaya DPD Bali viral di media sosial, dibagikan oleh anggota DPD RI Ni Luh Djelantik pada Minggu (4/5/2025).
Baca Juga: Prabowo Subianto Sudah Mundur dari GRIB Jaya Sejak 2022, Ini Faktanya
Dalam video tersebut, seorang pria bernama Rahmat memperkenalkan diri sebagai Panglima Satgas GRIB DPD Bali.
Namun, perkenalan itu langsung mendapat respons tegas dari perwakilan pecalang Bali yang menyatakan penolakannya terhadap keberadaan ormas luar.
Mereka menilai sistem keamanan berbasis kearifan lokal telah terbukti menjaga ketertiban di Bali.
Baca Juga: Blora Damai! Pemuda Pancasila dan GRIB Jaya Sepakat Akhiri Konflik
Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, juga menyatakan penolakan terhadap kehadiran GRIB Jaya.
Menurutnya, Bali sudah memiliki sistem keamanan melalui pecalang, TNI, dan Polri, sehingga tidak memerlukan ormas luar untuk menjaga ketertiban.
Ketua Pecalang DA Sulanyah, Kecamatan Seririt, Buleleng, Wayan Darmaya, menulis surat terbuka kepada Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, menyampaikan keresahan masyarakat terhadap kehadiran ormas luar.
Ia juga merujuk pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, yang menegaskan peran penting pecalang dalam menjaga keamanan wilayah adat.
Ketua GRIB Bali, Yosep Nahak, enggan berkomentar terkait polemik ini. "Untuk sementara waktu, kami belum ada tanggapan. Kami sabar, beberapa hari ke depan semua sudah tenang, kami kabarkan," ujarnya singkat.
Polemik ini menyoroti pentingnya menghormati sistem keamanan adat dan kearifan lokal di Bali.
Masyarakat dan pejabat daerah menegaskan bahwa keberadaan ormas luar dapat mengganggu tatanan kehidupan masyarakat yang selama ini dijaga oleh sistem adat dan budaya. ***