COO Danantara Tidak Khawatir Soal Rencana Redenominasi, Pemerintah Pasti Sudah Pertimbangkan

JAKARTA, suararembang.com - Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menegaskan pihaknya tidak merasa khawatir terkait rencana pemerintah untuk menerapkan redenominasi rupiah. Menurutnya, setiap kebijakan pemerintah selalu melalui kajian matang dan tidak akan merugikan dunia usaha.

“Sama sekali enggak (khawatir). Karena buat kita apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu pasti sesuatu yang baik dan sudah dipikirkan,” ujar Dony di Kantor Kemenko Pangan pada Selasa, 11 November 2025.

Baca Juga: Usulan Redenominasi Rupiah: Rp 1.000 Jadi Rp 1, Benarkah Nol Berlebihan Bikin Rumit?

“Jadi tidak mungkin mengambil satu kebijakan tanpa dipikirkan,” lanjutnya.

Dony menilai publik tidak perlu meragukan keputusan pemerintah dalam menjalankan kebijakan moneter maupun fiskal. Ia yakin rencana yang disampaikan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, telah melalui proses analisis mendalam.

“Saya rasa tentu sudah dipikirkan oleh pemerintah jadi sebaiknya ditanya sama Pak Menkeu,” kata Dony.

“Semua pasti yang dilakukan oleh pemerintah pasti yang terbaik,” jelasnya.

Lebih lanjut, Dony menekankan pentingnya komunikasi yang baik dari pemerintah untuk menghindari munculnya persepsi keliru di masyarakat.

Menurutnya, penyederhanaan nilai mata uang justru bisa memperkuat kepercayaan terhadap stabilitas ekonomi nasional. Dony juga diketahui menjabat sebagai Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN).

Rencana Redenominasi Masuk Renstra dan Prolegnas 2025-2029

Rencana redenominasi rupiah, yakni penyederhanaan nilai dari Rp1.000 menjadi Rp1, kini resmi masuk dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemenkeu 2025-2029.

Program tersebut juga tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029 sebagai Rancangan Undang-Undang (RUU) usulan pemerintah atas inisiatif Bank Indonesia (BI).

Langkah ini menandai bahwa isu redenominasi kembali menjadi agenda jangka menengah pemerintah setelah beberapa kali dibahas di periode sebelumnya.

Selain itu, Kemenkeu juga telah menetapkan rencana ini dalam PMK Nomor 70 Tahun 2025 tentang Renstra Kemenkeu 2025-2029.

Menkeu: Tidak Dilaksanakan Tahun Ini atau Tahun Depan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa implementasi redenominasi rupiah tidak dilakukan dalam waktu dekat. Ia mengatakan pelaksanaan kebijakan tersebut sepenuhnya berada pada kewenangan Bank Indonesia.