Karena itu, warga berharap pemerintah desa, kecamatan, dan dinas terkait menutup TPS tersebut secara permanen. Lokasinya dinilai tidak layak karena terlalu dekat dengan permukiman.
“Kami cuma ingin lingkungan kembali asri seperti dulu. Udara segar, tidak bau, tidak banyak lalat. Itu saja,” ujarnya.
Kendati demikian, Ketua RT Kampung Karang Jetak, Saekhi, membenarkan bahwa truk sampah kini sering masuk pada tengah malam untuk menghindari pantauan warga.
“Setelah ada penolakan, mereka datang diam-diam. Biasanya lewat jam dua malam,” katanya.
Menurut Saekhi, dampak TPS ini dirasakan hingga kampung lain seperti Ragas Pulau, Ragas Mesir, Bojong, hingga Onjong.
Ia juga mengkritisi klaim dari Dinas Lingkungan Hidup (KLH) Kabupaten Serang yang menyebut TPS berada jauh dari permukiman.
"Dados, kangge rekan-rekan Media lamun nyooting kedahe ngembil sing jalan akses perkampungan, napik sing lokasi saos. Sementawis kulane ngobrol sareng pihak-pihak KLH tah niku, seolah-seolah mereka niku wenten alibi, bahwa si pembuangan sampah niku tebih saking perkampungan, niku alibi saking KLH Kabupaten Serang (jadi, kepada rekan-rekan media jika melakukan shooting seharusnya ambil dari jalan akses perkampungan, jangan dari lokasi saja. Sementara saya ngobrol bersama pihak-pihak KLH itu, seolah-seolah mereka itu ada alibi, bahwa si pembuangan sampah itu jauh dari perkampungan, itu alibi dari KLH Kabupaten Serang),” ujarnya.
Masalah semakin parah saat musim hujan. Lalat masuk ke rumah warga dalam jumlah besar. Sementara pada musim kemarau, asap pembakaran sampah membuat warga sesak napas.
“Siang malam dibakar. Pembakaran juga menambah sesak napas warga, terutama yang punya riwayat asma,” kata Saekhi.
Ia menegaskan bahwa tidak pernah ada sosialisasi atau permintaan izin kepada warga sebelum TPS beroperasi. Warga juga tidak pernah menerima kompensasi.
“Kompensasi tidak ada. Izin juga tidak pernah diberikan. Tahu-tahu sampah numpuk,” ujarnya.
Meski warga sudah berulang kali menyampaikan keluhan, mereka menilai belum ada langkah tegas dari camat maupun dinas lingkungan hidup.
TPS disebut sebagai lokasi transit sementara, namun aktivitas pembuangan masih terus berjalan.
Beberapa warga bahkan sudah mengeluarkan biaya berobat akibat gangguan pernapasan.
“Kalau yang punya BPJS Kesehatan mungkin aman. Tapi yang tidak punya harus bayar sendiri. Bisa jutaan,” kata Saekhi.
Artikel Terkait
INSANA, Inovasi Desa Meteseh yang Ubah Sampah Jadi Berkah dan Inspirasi Desa Lain