suararembang.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto telah mengeluarkan kebijakan yang melarang kepala daerah membawa ajudan selama pelaksanaan retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.
Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan kapasitas lokasi yang terbatas dapat dimanfaatkan secara optimal dan menciptakan suasana belajar yang kondusif.
Apa Itu Retreat?
Retreat dalam konteks ini merujuk pada program orientasi kepemimpinan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang baru dilantik.
Program ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin daerah, serta menyelaraskan visi dan misi pemerintah pusat dengan daerah.
Selain itu, retreat ini juga bertujuan memperkuat ikatan emosional antar kepala daerah dan membangun semangat pemerintahan yang bersih, profesional, dan melayani.
Pelaksanaan Retreat di Glamping Borobudur
Retreat ini dijadwalkan berlangsung selama delapan hari, mulai 21 hingga 28 Februari 2025, di Glamping Borobudur International Golf, Magelang.
Sebanyak 481 kepala daerah diundang untuk mengikuti program ini.
Biaya akomodasi dan konsumsi sebesar Rp2.750.000 per orang per hari, sehingga totalnya mencapai Rp22.000.000 per peserta untuk delapan hari.
Biaya ini ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing pemerintah daerah.
Alasan Larangan Membawa Ajudan
Bima Arya menjelaskan bahwa larangan membawa ajudan diberlakukan karena keterbatasan kapasitas lokasi retreat.
Jika setiap kepala daerah membawa pendamping, jumlah peserta akan meningkat signifikan, mengurangi efektivitas program.
Selain itu, tanpa kehadiran ajudan, diharapkan para kepala daerah dapat lebih mandiri dan fokus selama mengikuti kegiatan.
Persiapan dan Kegiatan Selama Retreat
Sebelum mengikuti retreat, para kepala daerah diwajibkan menjalani tes kesehatan Resimen Induk Daerah Militer (Rindam) IV Diponegoro, Magelang.
Setelah tes kesehatan, mereka akan diantar ke lokasi retreat menggunakan bus yang telah disediakan.