Mahfud MD Bicara Lemahnya DPR di Masa Orde Baru, Sebut Hanya Jadi Stempel bagi Penguasa

JAKARTA, suararembang.com - Guru Besar Hukum Tata Negara, Mahfud MD, memaparkan perkembangan demokrasi Indonesia dari masa ke masa serta memperingatkan adanya gejala kemunduran yang kian terasa. 

Pada pemaparannya yang tayang di kanal YouTube miliknya pada Minggu, 23 November 2025, Mahfud menilai demokrasi Indonesia bergerak menjauh dari substansi. 

Baca Juga: Mahfud Bongkar Laporan Internal Polri, Sebut Mayoritas Kapolsek Tidak Berfungsi Maksimal

Pria yang kini menjadi anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri itu menyebut demokrasi tengah terjebak dalam prosedur formal yang menguntungkan kekuasaan.

Menilik Ulang Perjalanan Demokrasi: Orde Lama hingga Reformasi

Mahfud mengawali paparannya dengan menelusuri akar demokrasi Indonesia sejak era Orde Lama, Orde Baru, hingga masa Reformasi. 

Mantan Menteri Polhukam itu menggambarkan bahwa perjalanan demokrasi tidak pernah benar-benar linear menuju kematangan. 

Setiap periode, kata dia, memiliki tantangan dan ancaman tersendiri.

Menurut Mahfud, salah satu persoalan mendasar yang muncul dari masa ke masa adalah kecenderungan kekuasaan untuk mengontrol lembaga-lembaga negara melalui prosedur hukum yang tampak demokratis, namun sarat kepentingan politik. 

Model ini ia sebut sebagai ancaman Autocratic Legalism, atau legalisme autokratik, yang kini mulai terlihat di Indonesia.

Kritik Tajam untuk DPR Era Orde Baru

Salah satu bagian yang mendapat sorotan besar adalah refleksi Mahfud terhadap fungsi legislasi di masa Orde Baru. 

Pria berusia 68 tahun itu menyebut DPR saat itu tidak menjalankan fungsi pengawasan secara independen.

"DPR di zaman Orde Baru itu sebenarnya DPR rubber stem (stempel) untuk menguatkan kehendak pemerintah)," ujar Mahfud.

Pria yang lahir di Kabupaten Sampang itu menegaskan, praktik seperti itu membuat demokrasi hanya menjadi formalitas, institusi tampak berjalan, tetapi tidak berfungsi.

"Orde Baru itu bukan satu pemerintahan yang secara substansi demokrasi, melainkan secara substansi otoritarisme dengan cover demokrasi," imbuhnya.