pemerintahan

Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Kepala Daerah Jaga Kesederhanaan, Hindari Flexing di Tengah Situasi Sensitif

Selasa, 2 September 2025 | 20:30 WIB
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengimbau kepala daerah dan pejabat publik menjaga kesederhanaan. (Instagram/kemendagri)

JAKARTA, suararembang.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan peringatan tegas kepada para kepala daerah dan pejabat publik agar lebih bijak dalam bersikap, khususnya di tengah kondisi sosial masyarakat yang saat ini sedang sensitif. 

Ia menekankan pentingnya menjaga kesederhanaan, serta menghindari pesta mewah maupun pamer kekayaan atau flexing yang hanya akan menimbulkan masalah baru.

Baca Juga: Mendagri Catat Kerugian Fasum DKI Capai Rp50 M usai Demo, Paparkan Kerusakan Gedung DPRD di Makassar-Jambi

"Kami juga sudah menyampaikan, menunda semua kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan. Apalagi dengan musik-musik seperti pesta," kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta, Selasa 2 September 2025.

Menurut Tito, kegiatan seremonial pemerintah daerah lebih baik dilakukan secara sederhana. 

Ia mencontohkan cukup dengan acara tumpengan atau pemberian santunan kepada anak yatim dan masyarakat kurang mampu. 

"Di tengah situasi seperti ini sangat sensitif. Jadi baik HUT, hari ulang tahun daerah, ataupun kegiatan seremonial kedinasan lainnya, itu dilakukan dengan cara yang sederhana," ujarnya.

Tito juga mengingatkan bahwa perilaku pejabat kerap menjadi sorotan masyarakat di media sosial, terutama TikTok. 

Informasi yang kecil bisa saja membesar karena diprovokasi, sehingga menimbulkan keresahan baru. 

Pria asal Palembang itu meminta kepala daerah menunda acara yang terkesan mewah atau boros agar tidak menimbulkan persepsi negatif.

Lebih lanjut, Tito meminta pejabat daerah juga memperhatikan gaya hidup keluarga mereka. 

"Jangan sampai ada flexing kemewahan, baik pejabat maupun keluarga. Tolong ingatkan keluarga masing-masing," kata mantan Kapolri tersebut.

Dengan sikap sederhana, menurutnya, pemerintah daerah dapat menjaga kepercayaan masyarakat dan menghindari potensi gesekan sosial yang bisa memperkeruh suasana.***

Tags

Terkini