suararembang.com — Dalam upaya menggerakkan ekonomi desa dan meningkatkan ketahanan pangan nasional, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, mengumumkan kebijakan terbaru terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program ini bertujuan memberikan makanan bergizi untuk masyarakat, yang sepenuhnya menggunakan bahan baku lokal yang berasal dari desa-desa di Indonesia.
Baca Juga: Pemkab Rembang Siapkan Rp3 Miliar untuk Program Makan Bergizi Gratis
Dalam rapat di Istana Bogor pada Jumat (3/1), Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan pentingnya penggunaan bahan baku dari Indonesia untuk program MBG.
Menurut Budi, Presiden berpesan bahwa semua bahan makanan yang digunakan dalam program ini harus berasal dari dalam negeri, terutama dari desa-desa, untuk mendukung perekonomian lokal.
Budi menjelaskan, untuk memastikan keberhasilan implementasi program ini, ribuan koperasi di seluruh Indonesia akan dilibatkan. Setidaknya 1.923 koperasi siap berkontribusi dalam penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis.
Koperasi-koperasi ini, yang meliputi koperasi telur, sayur, beras, hingga ikan, akan memastikan pasokan bahan makanan yang berkualitas dan mendukung program pemerintah ini.
Baca Juga: Menteri Bappenas: Program Makan Bergizi Gratis akan Dorong Permintaan Baru Hasil Tani Lokal
"Presiden berpesan, program MBG harus bisa menggerakkan ekonomi desa dan tidak boleh bergantung pada impor," ujar Budi. Dengan demikian, diharapkan perekonomian desa akan semakin berkembang, sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di tingkat lokal.
Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dan MBG
Selain melibatkan koperasi, Budi juga menyebutkan kontribusi penting desa dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Desa-desa di Indonesia akan berperan aktif dalam menyediakan berbagai komoditas pangan seperti jagung, ikan nila, melon, dan produk lainnya.
Sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap ketahanan pangan, dana desa juga akan dialokasikan untuk mendukung program MBG ini.
Budi menambahkan bahwa sekitar 20% dari anggaran dana desa tahun 2025, yang mencapai Rp 71 triliun, akan digunakan untuk memperkuat ketahanan pangan.