SRMP 11 Bandung Barat dengan 3 Kurikulum Khusus untuk Siswa, Jadi Tempat Anak-Anak Kembali Menata Harapan

Sejak resmi beroperasi pada Oktober 2025 lalu, SRMP 11 Bandung Barat langsung menjadi rumah kedua bagi 100 siswa dari keluarga kurang mampu. 

Mereka tinggal, belajar, dan dibimbing oleh 33 tenaga pendidik dalam sistem boarding school yang terstruktur.

3 Kurikulum Khusus untuk Siswa

Wakil Kepala Sekolah, Deni Hermawan menjelaskan, SRMP 11 menggunakan tiga kurikulum yang dirancang khusus untuk kondisi peserta didiknya.

Kurikulum Persiapan (3 bulan), dilaksanakan pada Juli–September, fokusnya mengembalikan motivasi belajar. 

Sekitar 80 persen siswa sebelumnya tidak bersekolah atau sudah bekerja, sehingga tahap ini penting untuk membentuk kembali dasar kompetensi dan karakter.

Selanjutnya, terdapat kurikulum Inti yang dimulai Oktober, mengikuti Kurikulum Nasional. Pembelajaran dan asesmen berlangsung layaknya sekolah reguler.

Terakhir, yakni kurikulum keasramaan. Sebagai sekolah berasrama, pembinaan karakter dilakukan sejak sore hingga malam. 

Jika guru bertugas dari pukul 07.00 sampai 16.00, maka asisten asrama melanjutkan pembinaan hingga pukul 21.00, yang dimulai dari kegiatan harian, kedisiplinan, hingga ibadah berjemaah.

“Kami juga menerapkan sistem multi entry–multi exit bagi anak-anak lulusan SD dua sampai tiga tahun sebelumnya yang belum pernah melanjutkan sekolah," tutur Deni. 

"Mereka tetap masuk kelas VII, namun didampingi sesuai kemampuan masing-masing,” tambahnya.

Sekolah yang Mengutamakan Kesempatan Kedua

Meski beberapa siswa rumahnya cukup dekat, aturan sekolah mewajibkan seluruh peserta didik tinggal di asrama demi konsistensi pembinaan. 

Pernah ada seorang anak yang ingin bersekolah tetapi menolak tinggal di asrama, pihak sekolah akhirnya memindahkannya ke sekolah lain terdekat. 

Diketahui, prinsip para siswa sederhana, yaitu yang terpenting anak tetap sekolah, di mana pun itu.

Seleksi siswa dilakukan melalui data Kemensos. Anak dari kategori Data Kemiskinan (DCL 1 dan 2) akan disurvei pendamping PKH, menjalani asesmen, serta pemeriksaan kesehatan sebelum ditetapkan dinas sosial. 

Pada tahun 2025, dari lebih dari 180 calon, hanya 100 yang bisa diterima karena keterbatasan dukungan dan SDM.