JAKARTA, suararembang.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto resmi berjalan sejak 6 Januari 2025.
Di bawah pengawasan Badan Gizi Nasional, program ini menyasar siswa sekolah, ibu hamil dan menyusui, serta balita di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Pengamat Ekonomi Kritik Menteri RI Soal MBG Lebih Penting dari Lapangan Kerja
Menurut laporan terbaru dari Kementerian Keuangan, hingga 29 April 2025, realisasi anggaran MBG yang sudah dicairkan dari APBN 2025 mencapai Rp2,3 triliun.
“Realisasi terakhir program MBG dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sampai pada 29 April (2025) adalah Rp2,3 triliun,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers yang disiarkan langsung melalui YouTube Kementerian Keuangan pada 30 April 2025.
Suahasil menyebutkan bahwa pencairan anggaran MBG mengalami percepatan signifikan dibanding awal tahun. Hingga Februari 2025, anggaran yang terserap baru Rp0,3 triliun.
Baca Juga: Deretan Kasus Keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah: Benarkah Program Ini Bermasalah?
Namun, dalam dua bulan berikutnya, yakni Maret dan April, terjadi lonjakan pembelanjaan mencapai tambahan Rp2 triliun.
“Ini terjadi percepatan, kalau diingat paparan kami sekitar sampai Februari 2025, baru ketika itu Rp0,3 triliun,” imbuhnya.
Ia menambahkan, ke depannya, pembelanjaan akan terus ditingkatkan. “Kita harapkan akan ada percepatan belanja dari Badan Gizi Nasional untuk Makan Bergizi Gratis ini,” ujarnya.
Per 29 April 2025, tercatat sebanyak 3,26 juta orang telah menerima manfaat dari program MBG. Target awal penerima MBG di tahun ini adalah 17,9 juta orang dengan anggaran Rp71 triliun.
Namun, dengan komitmen percepatan dari Presiden Prabowo, anggaran direncanakan meningkat hingga Rp171 triliun, dengan target 82,9 juta penerima manfaat sepanjang 2025.
Angka ini menunjukkan skala besar program yang mengandalkan kekuatan APBN 2025 sebagai pendukung utamanya.
Program Makan Bergizi Gratis bukan hanya soal pangan, tapi juga soal investasi masa depan bangsa.
Artikel Terkait
Pengamat Ekonomi Kritik Menteri RI Soal MBG Lebih Penting dari Lapangan Kerja