Sekolah Rakyat, Langkah Strategis Presiden Prabowo Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pendidikan Gratis

JAKARTA, suararembang.com – Pemerintah memulai langkah konkret untuk memutus rantai kemiskinan melalui dunia pendidikan.

Program Sekolah Rakyat, yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, resmi dimulai pada tahun ajaran 2025/2026. Program ini diawali dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah pada Senin, 14 Juli 2025.

Baca Juga: Program Sekolah Rakyat Siap Dimulai di 100 Lokasi, Kemensos Targetkan 20 Ribu Siswa Miskin Terlayani

Inisiatif ini merupakan bagian dari visi besar Indonesia Emas 2045, dengan menyiapkan generasi unggul dari kelompok masyarakat yang paling rentan.

Program Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, yang selama ini kerap terpinggirkan dalam akses pendidikan.

 “Sekolah Rakyat merupakan implementasi Asta Cita nomor empat Presiden Prabowo. Presiden memahami bahwa pendidikan menjadi kunci untuk memutus rantai kemiskinan. Jangan sampai kemiskinan menjadi warisan,” ujar Adita Irawati, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Minggu (13/7).

Baca Juga: Sekolah Rakyat Mulai Diuji Coba di Jakarta dan Bekasi, Kemensos Siapkan Pendidikan Gratis untuk Anak Miskin

Sekolah ini dirancang gratis dan berasrama, agar para siswa dari keluarga prasejahtera tidak lagi terbebani biaya pendidikan maupun kebutuhan sehari-hari.

Adita menekankan bahwa banyak keluarga miskin belum mampu menyekolahkan anak mereka secara layak, bukan karena sekolah negeri berbayar, tetapi karena biaya transportasi, uang jajan, seragam, dan perlengkapan lainnya tetap menjadi beban berat.

Kemiskinan menjadi hambatan utama akses terhadap pendidikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2024, jumlah penduduk miskin mencapai 24,06 juta jiwa atau 8,57%, dengan 3,17 juta jiwa termasuk dalam kategori miskin ekstrem.

Tantangan kemiskinan ini mengancam pencapaian Indonesia Emas 2045 karena berdampak langsung pada mutu sumber daya manusia.

Tanpa pendidikan yang layak, anak-anak miskin akan kesulitan mengakses pelatihan, layanan kesehatan, hingga gizi yang memadai.

BPS mencatat ketimpangan pendidikan masih nyata. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK pada keluarga termiskin (kuintil 1) hanya 74,45%, jauh di bawah kuintil tertinggi yang mencapai 97,37%.

Bahkan, 730.703 lulusan SMP tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. Sebanyak 76% keluarga menyebut alasan ekonomi, dan 8,7% siswa harus bekerja atau menghadapi tekanan sosial keluarga.