“Pemerintah terus berupaya menciptakan sistem pajak yang adil, mendukung daya beli rakyat, serta mendorong pemerataan ekonomi,” ujarnya.
Efek pada Iklim Investasi
Dalam kesempatan terpisah, pengamat hukum Ali memperingatkan bahwa ketidakpastian dalam implementasi kebijakan perpajakan dapat berdampak negatif pada iklim investasi, terutama di sektor energi dan pertambangan.
"Ketidakadilan dan ketidakpastian hukum ini jelas akan mengganggu iklim investasi usaha ke depan, termasuk sektor pertambangan yang sangat sensitif terhadap masalah hukum," pungkasnya.
Dengan penerapan PPN 12% yang hanya berlaku untuk barang mewah, pemerintah memastikan tarif pajak untuk barang dan jasa lainnya, terutama kebutuhan pokok, tetap tidak berubah.
Kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi.()
