Ia menyebutkan bahwa keduanya memang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran sejak 2018.
Meski begitu, Pemprov DKI Jakarta sejak 2020 telah melakukan penataan ulang data penerima PBI untuk memastikan program hanya menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Penataan ini dilakukan melalui integrasi data dengan segmen PBI pusat serta pembatasan pendaftaran baru bagi penerima bantuan di segmen PBPU Pemda.
Hal ini bertujuan mempercepat tercapainya Universal Health Coverage (UHC) yang efektif dan tepat sasaran.
Biaya yang Ditanggung Negara
Berdasarkan data, jika Sandra Dewi dan Harvey Moeis terdaftar sejak 2018, dengan tarif awal iuran sebesar Rp23.000, dan tarif terbaru sebesar Rp42.000 per bulan sejak Agustus 2024, total biaya yang ditanggung pemerintah hingga kini mencapai sekitar Rp6 juta.
Jumlah ini dihitung selama lebih dari enam tahun masa kepesertaan mereka.
Sebagai langkah ke depan, pemerintah mendorong masyarakat mampu untuk beralih menjadi peserta JKN mandiri.
Program ini memungkinkan mereka membayar iuran sendiri sesuai dengan kelas pelayanan yang diinginkan.
Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dana pemerintah dalam memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
Dengan langkah-langkah penataan ulang dan peningkatan akurasi data penerima, Pemprov DKI Jakarta berharap manfaat JKN benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan.
Seperti disampaikan oleh Ani, “Kami tengah memastikan data penerima PBI APBD lebih valid agar tidak ada kesalahan di masa depan.”
