REMBANG, suararembang.com - Pemerintah Kabupaten Rembang terus berupaya menurunkan angka stunting.
Evaluasi terhadap capaian tahun 2024 menjadi pijakan utama dalam menyusun strategi yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Dalam rapat koordinasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kantor Kementerian Agama, berbagai tantangan dalam penanganan stunting terungkap.
Baca Juga: 21 Desa di Rembang Jadi Prioritas Penurunan Stunting 2025, Ini Daftarnya
Kepala Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia (Kabid PPM), Sigit Purwanto, menekankan pentingnya penggunaan data yang lebih akurat dan terintegrasi sebagai dasar intervensi.
Salah satu kendala utama dalam percepatan penurunan stunting adalah perbedaan data antara berbagai lembaga.
Ketidaksinkronan ini berdampak pada efektivitas intervensi.
Baca Juga: Pemkab Rembang Dorong Desa Prioritaskan Dana Desa untuk Perangi Stunting
"Masih adanya perbedaan data yang digunakan dalam indikator esensial maupun indikator supply sehingga mempengaruhi capaian kinerja yang masih di bawah target nasional. Terlebih juga dengan adanya keterbatasan anggaran dalam mengawal indikator stunting tersebut. Tentunya perlu kolaborasi semua stakeholder yang terlibat termasuk juga dari swasta," ujar Sigit dalam rapat di aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rembang, Kamis (27/2/2025).
Untuk mengatasi masalah ini, Pemkab Rembang berencana menyatukan seluruh data terkait stunting di awal 2025.
Langkah ini akan mencakup data Keluarga Berisiko Stunting (KRS), rumah tangga, Pasangan Usia Subur (PUS), Calon Pengantin (Catin), hingga jumlah balita stunting.
Baca Juga: Baznas Rembang Salurkan 42 Paket PMT untuk Atasi Stunting Balita di 14 Kecamatan
"Di awal tahun 2025, data-data ini akan disatukan terlebih dahulu agar pelaksanaan intervensi bisa seragam," jelas Sigit.
Dengan strategi berbasis data yang lebih akurat, OPD dapat melakukan intervensi sesuai indikator yang ditetapkan.
Artikel Terkait
21 Desa di Rembang Jadi Prioritas Penurunan Stunting 2025, Ini Daftarnya