JAKARTA, suararembang.com - Mantan Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa keberlanjutan kebijakan pemerintah merupakan bagian dari sistem pembangunan nasional.
Hasan menyebut bahwa hal itu bukan bentuk dominasi pemerintahan sebelumnya terhadap pemerintahan saat ini.
Dalam sebuah tayangan YouTube pribadinya, Kamis, 27 November 2025, Hasan menanggapi narasi yang menyebut bahwa beberapa program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai mengikuti atau sejalan dengan kebijakan era Presiden Joko Widodo.
Menurutnya, tudingan tersebut tidak hanya keliru, tetapi juga merendahkan Presiden Prabowo yang kini berkuasa.
“Setiap kali Pak Prabowo sejalan dengan Pak Jokowi, tuduhannya Pak Prabowo di bawah kendalinya Pak Jokowi,” kata Hasan membuka penjelasannya.
Pria berusia 46 tahun itu menilai cara pandang tersebut berangkat dari sikap yang tidak objektif. Dalam konteks itu, Hasan menyebut kritik seperti itu sebagai ungkapan bernada meremehkan.
“Ini penilaian julit dan itu merendahkan Presiden Prabowo hari ini,” lanjutnya.
Keberlanjutan Kebijakan sebagai Sistem, Bukan Intervensi
Hasan menjelaskan bahwa Indonesia memiliki tradisi keberlanjutan dalam program maupun kebijakan jangka panjang.
Menurutnya, model tersebut merupakan upaya untuk memastikan arah pembangunan tetap konsisten meski terjadi pergantian kepemimpinan.
“Tapi dari kita, kita ini keberlanjutan konsepnya. Mau ganti-gantian presidennya juga konsepnya keberlanjutan. Enggak reverse policy kan,” tutur Hasan.
Lelaki kelahiran Sumatera Barat itu menegaskan bahwa keberlanjutan kebijakan adalah prinsip yang sudah berjalan di Indonesia dan merupakan bagian penting dari kestabilan pembangunan nasional.
Karena itu, ketika dua pemerintahan memiliki sejumlah kebijakan yang berkesinambungan, hal tersebut bukanlah cerminan pengaruh politik personal, tetapi konsistensi terhadap pembangunan.
Bandingkan dengan Negara Lain: Kebijakan Bisa Berubah Drastis
