pemerintahan

Pemprov Jateng Resmikan 150 Kecamatan Berdaya untuk Dorong Pemberdayaan Warga

Jumat, 31 Oktober 2025 | 09:00 WIB
Pemprov Jateng resmikan 150 Kecamatan Berdaya, program baru untuk pemberdayaan masyarakat, perempuan, disabilitas, dan generasi muda.

SRAGEN, suararembang.com — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meresmikan sebanyak 150 kecamatan sebagai bagian dari program Kecamatan Berdaya.

Program ini diharapkan menjadi motor penggerak pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal, terutama bagi kelompok rentan dan generasi muda.

Baca Juga: Wagub Jateng Targetkan 50% Difabel Manfaatkan Program Kecamatan Berdaya 2026

Peresmian dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Lapangan Desa Sidodadi, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, pada Kamis (30/10/2025).

Kegiatan ini dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Tengah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta bupati dan wali kota se-Solo Raya.

Fokus pada Kelompok Rentan dan Generasi Zilenial

Program Kecamatan Berdaya merupakan inisiatif baru Pemprov Jateng untuk mengintegrasikan layanan sosial, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan.

Baca Juga: Sekda Jateng Ajak Wartawan PWI Jadi Penyeimbang Informasi di Tengah Banjir Hoaks Media Sosial

Sasaran utama program ini mencakup perempuan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, serta generasi muda (Zilenial).

Menurut Gubernur Luthfi, setiap kecamatan nantinya akan memiliki fasilitas pemberdayaan seperti Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA), pusat kegiatan ekonomi kreatif, sport center, serta layanan Kartu Zilenial yang diperuntukkan bagi generasi muda berusia produktif.

“Kecamatan Berdaya bukan sekadar simbol. Ini bentuk nyata agar masyarakat yang belum berdaya benar-benar diberdayakan,” ujar Luthfi.

Integrasi Program Lintas Dinas

Luthfi menegaskan, keberhasilan Kecamatan Berdaya bergantung pada sinergi antar-dinas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Dinas Sosial diminta memperkuat pendampingan bagi penyandang disabilitas, sementara Dinas Ketenagakerjaan diarahkan membuka pelatihan kerja dan peluang rekrutmen di BUMD untuk kelompok difabel.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan program pendampingan hukum bagi perempuan korban kekerasan, serta pelatihan kewirausahaan bagi generasi muda kreatif.

“Tujuan akhirnya untuk menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Jawa Tengah,” kata Luthfi.

Halaman:

Tags

Terkini