REMBANG, suararembang.com - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan guru non-ASN.
Menurutnya, kehadiran program insentif dari pemerintah pusat adalah wujud nyata negara hadir untuk guru-guru yang selama ini berjasa mencerdaskan bangsa.
Baca Juga: Ahmad Luthfi Minta KPID Jateng Awasi Ketat Tayangan TV dan Radio, Ini Alasannya
“Guru-guru menjadi lebih sejahtera dengan hadirnya negara,” ujar Luthfi saat menghadiri peluncuran program insentif guru non-ASN di Jakarta, Rabu (6/8/2025).
Program tersebut diluncurkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Mu’ti dalam rangkaian peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia.
Lewat tajuk “Kado HUT RI dari Presiden untuk Guru”, program ini mencakup bantuan subsidi upah (BSU) selama tujuh bulan, insentif pendidikan lanjutan untuk guru, serta tunjangan untuk pendidik PAUD nonformal.
Baca Juga: Gubernur Luthfi Undang 9 Dubes ke CJIBF 2025, Siap Tawarkan Investasi Hijau di Jawa Tengah
Namun, menurut Luthfi, Jawa Tengah sudah lebih dulu bergerak.
Ia menyebut bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejak awal telah memberikan perhatian serius kepada guru non-ASN melalui skema belanja Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan.
Pada tahun 2025, Pemprov Jateng mengalokasikan dana sebesar Rp472,381 miliar dari APBD untuk membayar honorarium guru non-ASN di SMA, SMK, dan SLB negeri sesuai upah minimum kabupaten/kota (UMK).
Total 3.043 guru non-ASN di Jawa Tengah menerima insentif ini, yang terdiri dari 1.313 guru SMA, 1.442 guru SMK, dan 288 guru SLB.
“Ini bagian dari komitmen Jateng dalam memperjuangkan kesejahteraan guru,” tegas Luthfi.
Untuk satuan pendidikan swasta, Pemprov Jateng juga mengalokasikan dana Bosda sebesar Rp142,632 miliar yang salah satunya digunakan untuk mendukung honorarium guru swasta.
Sementara itu, program Kemendikdasmen RI hadir untuk melengkapi ruang-ruang yang belum dijangkau daerah.
Artikel Terkait
Ahmad Luthfi Minta KPID Jateng Awasi Ketat Tayangan TV dan Radio, Ini Alasannya