Menkeu Purbaya Janji Evaluasi Total: Dari Rapelan Tukin hingga Reformasi Pendanaan PTN BLU/BH

Evaluasi Total Model Satker–BLU–BH

Menkeu menyoroti bahwa model klasterisasi PTN perlu dievaluasi total.

Menurutnya, model ini menimbulkan distorsi, menciptakan ketidakadilan, dan membebani PTN BLU/BH.

Ia menyebut adanya unsur “pemaksaan” alih status PTN ke BLU dan BH.

Banyak kampus tidak siap menghasilkan pendapatan sesuai tuntutan model tersebut.

20 Persen Anggaran Pendidikan Harus Diaudit Ulang

Menkeu menyinggung mandatory spending 20 persen untuk pendidikan.

Ia melihat adanya indikasi kuat bahwa alokasinya tidak sepenuhnya digunakan untuk pendidikan. Penelusuran ulang menjadi keharusan.

Menurut Menkeu, disiplin anggaran menentukan kualitas pendidikan nasional dalam jangka panjang.

Tunjangan Fungsional Mandek 18 Tahun Dinilai Tidak Wajar

Menkeu menilai stagnasi tunjangan fungsional sejak 2007 sebagai kondisi tidak wajar.

Hal ini akan masuk dalam evaluasi menyeluruh penghasilan ASN.

Pemerintah berkomitmen melakukan penyesuaian yang lebih adil.

Kemenkeu Siap Audit Investigatif PTN BLU/BH

Meski PTN BLU dan BH telah diaudit akuntan publik, Menkeu menegaskan Kemenkeu tetap memiliki ruang untuk audit investigatif.

Audit diperlukan untuk memastikan akuntabilitas BOPTN, aset negara, dan penyertaan APBN.

ADAKSI Sebut Audiensi Ini Titik Balik Nasional

ADAKSI menyampaikan apresiasi terhadap keterbukaan Menkeu. Organisasi ini menilai audiensi sebagai momentum penting reformasi sistem pendidikan tinggi.

ADAKSI berkomitmen mengawal tindak lanjut. Organisasi ini mendorong Kemendiktisaintek segera mengajukan permohonan pembayaran rapelan Tukin.

Mereka juga menegaskan pentingnya harmonisasi kebijakan pendanaan PTN agar lebih adil dan manusiawi.