Senada, Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfan, menyoroti perlunya penghapusan praktik yang menimbulkan ketegangan, seperti kehadiran polisi dalam pelaksanaan UN.
"Jangan ada lagi polisi di UN, karena hal itu sangat intimidatif bagi siswa," tegasnya.
Kembalinya evaluasi nasional di tahun 2026 menghadirkan harapan akan perbaikan sistem pendidikan di Indonesia.
Dengan konsep yang lebih baik, UN diharapkan menjadi alat yang efektif dalam mengukur capaian akademis tanpa menimbulkan tekanan berlebihan.
Pemerintah dan DPR pun akan terus bekerja sama untuk memastikan kebijakan ini berjalan dengan baik dan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat.
