Gejolak Fiskal Bikin Gubernur Sumut-Aceh Datangi Menkeu Purbaya, Desakan Daerah demi Pusat Ikut Bayar Gaji ASN

“Kalau ekonominya bagus, pajaknya naik, bea cukai enggak bocor, ya kita bagi ke daerah,” janji Purbaya.

“Permintaan itu normal, tapi kan kita hitung kemampuan APBN seperti apa. Apalagi ini sembilan bulan pertama 2025 ekonominya melambat. Jadi kalau diminta sekarang, pasti saya enggak bisa,” imbuhnya.

Bobby Nasution cs Geruduk Menkeu Purbaya

Para gubernur datang dengan membawa aspirasinya terkait kondisi daerah yang terguncang akibat pemotongan dana.

Nama-nama besar seperti Gubernur Sumut Bobby Nasution, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, hingga Gubernur Jateng dan NTB duduk satu meja dengan Menkeu Purbaya.

Dalam kesempatan itu, mereka menuntut keadilan fiskal dan kejelasan arah desentralisasi.

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf menuturkan pemangkasan hingga seperempat anggaran daerah merupakan tamparan keras.

“Semuanya, kami, mengusulkan supaya tidak dipotong. Anggaran kita tidak dipotong. Karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing,” tegas Mualem selepas pertemuan.

Desakan Gaji ASN Tanggung Jawab Pusat

Tuntutan lain datang dari Mahyeldi Ansharullah, selaku Gubernur Sumatera Barat.

Mahyeldi menilai, pemotongan TKD bukan hanya menghambat pembangunan, tetapi juga mengancam kesejahteraan pegawai negeri di daerah.

Dengan hitung-hitungan sederhana, Mahyeldi mendorong agar pemerintah pusat mengambil alih beban gaji ASN.

“Tentu harapan kita di daerah adalah bagaimana TKD ini dikembalikan lagi. Kalau enggak, mungkin gaji pegawai bisa diambil oleh pusat,” ujar Mahyeldi blak-blakan.

Ia beralasan, langkah itu akan memberi ruang bagi daerah untuk fokus membangun infrastruktur dan pelayanan publik tanpa terus-menerus dibebani masalah keuangan pegawai.

Menanti Arah Baru Fiskal Daerah

Dalam RAPBN 2026, dana transfer ke daerah awalnya hanya dianggarkan Rp650 triliun atau turun 29 persen dari 2025 yang mencapai Rp919 triliun.

Kemudian, setelah menuai kritik, Purbaya akhirnya menambah Rp43 triliun menjadi Rp693 triliun.

Meski begitu, bagi para kepala daerah kini tambahan itu belum cukup untuk menutup defisit pembangunan dan beban gaji yang terus menumpuk.