Tantangan Baru bagi Penyelenggara Pemilu
Meski membawa peluang positif, sistem dua tahap juga mengandung tantangan baru. KPU dan Bawaslu harus bekerja dua kali lebih intensif karena menghadapi dua kali tahapan pemilu besar dalam waktu kurang dari lima tahun.
Beban logistik, penganggaran, hingga rekrutmen petugas pemilu akan meningkat.
Namun demikian, para pengamat pemilu menilai tantangan ini masih sepadan dengan manfaatnya.
Asal didukung kebijakan dan anggaran yang memadai, sistem dua tahap justru dapat meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas penyelenggara pemilu.
Masyarakat Berperan Kunci dalam Transisi Sistem
Dalam proses transisi sistem pemilu ini, peran masyarakat sangat penting. Partisipasi warga, media, dan kelompok sipil menjadi kunci sukses perubahan.
Pendidikan pemilih harus diperkuat, terutama dalam mengenali kandidat lokal yang layak dipilih berdasarkan rekam jejak dan visi misi.
Dengan dukungan semua pihak, pemilu dua tahap bisa menjadi titik balik demokrasi Indonesia, dari sekadar prosedural menuju demokrasi yang lebih substantif.***