Menuju Pemilu Dua Tahap: Mampukah Perkuat Demokrasi Lokal?

SUARAREMBANG.COM - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan pemilu serentak lima kotak membuka peluang baru bagi desain pemilu Indonesia.

Dengan pelaksanaan pemilu nasional dan pilkada dipisah minimal dua tahun, kini muncul harapan akan lahirnya demokrasi lokal yang lebih kuat, terfokus, dan efektif.

Baca Juga: Putusan MK soal Pemilu Serentak: Jadwal Pilkada Bakal Diubah?

Selama ini, pelaksanaan pemilu serentak sering dinilai terlalu kompleks. Banyak pemilih kebingungan saat harus memilih lima jenis jabatan dalam waktu bersamaan.

Konsentrasi publik terserap oleh pemilihan presiden dan DPR, sementara pemilihan kepala daerah dan DPRD cenderung terabaikan.

Akibatnya, figur-figur lokal dengan potensi besar sering kalah pamor dibanding narasi nasional.

Baca Juga: Dampak Putusan MK: Pilkada 2029 Terancam Mundur dari Jadwal

Dengan adanya jeda waktu yang jelas antara pemilu dan pilkada, perhatian pemilih diharapkan lebih terfokus pada kualitas calon kepala daerah.

Selain itu, partai politik akan punya lebih banyak waktu untuk menyiapkan kader terbaik tanpa terganggu isu nasional.

Peluang Konsolidasi Partai Politik di Daerah

Pemilu dua tahap memberikan ruang bagi partai politik memperkuat akar organisasi di tingkat lokal.

Selama ini, partai cenderung menomorsatukan kontestasi nasional karena efek ekor jas (coattail effect) dari calon presiden dinilai lebih menentukan hasil pemilu legislatif dan kepala daerah sekaligus.

Namun dengan pemisahan jadwal, strategi partai politik di daerah harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan lokal.

Tak ada lagi tumpangan suara dari figur nasional. Artinya, figur lokal yang kuat, bersih, dan memiliki kedekatan dengan warga akan lebih berpeluang menang.

Ini menjadi tantangan sekaligus peluang besar. Jika disikapi dengan serius, pemisahan pemilu bisa menjadi momentum konsolidasi sistem kepartaian yang lebih sehat dan partisipatif.