Serius Atasi Kemiskinan, Pemkab Rembang Alokasikan Rp1,5 Miliar untuk Rumah Tak Layak Huni

REMBANG, suararembang.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang semakin serius dalam menangani kemiskinan, terutama terkait rumah tidak layak huni (RTLH).

Wakil Bupati Rembang, Mochamad Hanies Cholil Barro', menegaskan bahwa tidak boleh ada warga yang tinggal di rumah nyaris roboh atau kesulitan mendapatkan makanan.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) di Pendopo Kecamatan Rembang, Rabu (12/3).

Baca Juga: Solusi Hunian Layak, Bupati Rembang Usulkan Warga Tak Punya Tanah Bisa Dapat Rumah Gratis

Wabup Hanies meminta kepala desa melakukan pendataan akurat agar bantuan RTLH tepat sasaran.

Komitmen Pemkab Rembang

Menurut Wabup Hanies, Bupati Rembang, Harno, sudah menegaskan pentingnya menangani kemiskinan ekstrem.

Pemerintah berupaya memastikan setiap warga memiliki tempat tinggal yang layak.

“Bupati Rembang, Harno, telah menegaskan bahwa tidak boleh ada rumah warga yang nyaris roboh dan masyarakat yang tidak bisa makan sama sekali. Ini jangan sampai ada di Kabupaten Rembang,” ujarnya.

Selain itu, ia mengingatkan agar bantuan diberikan berdasarkan tingkat keparahan kondisi rumah.

Kepala desa diminta serius dalam mengidentifikasi rumah yang benar-benar membutuhkan bantuan.

“Jangan sampai ada rumah yang kondisinya sangat parah hingga jika diinjak ayam saja bisa roboh. Ini harus diidentifikasi serius oleh kepala desa. Pak Bupati komitmen akan hal ini,” tegasnya.

Kendala Data dan Solusi Pemerintah

Meskipun program ini berjalan, Wabup Hanies mengakui bahwa kendala utama masih terletak pada data yang tidak valid.

Ketidaktepatan data sering kali menyebabkan bantuan tidak tersalurkan ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Trobel kita selama ini kan data. Data tidak valid dan sebagainya, sehingga apa yang seharusnya diberikan pemerintah terkadang tidak sampai ke masyarakat yang membutuhkan,” jelasnya.