Prabowo Kumpulkan Bos-bos Bank BUMN di Istana, Ada Apa?

JAKARTA, suararembang.com - Pada Jumat, 21 Maret 2025, Presiden Prabowo Subianto mengundang para direktur utama bank-bank BUMN ke Istana Negara.

Pertemuan ini dihadiri oleh Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sunarso, Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, Direktur Utama Bank Negara Indonesia (BNI) Royke Tumilaar, dan Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Nixon Napitupulu.

Baca Juga: Media Asing Sebut MBG, Danantara, Sri Mulyani, dan IKN Sebabkan IHSG Anjlok

Selain itu, sejumlah pejabat tinggi lainnya, seperti Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, turut hadir dalam rapat tersebut.

Fokus utama pertemuan ini adalah membahas peningkatan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia.

Meskipun saat ini sekitar 89% masyarakat Indonesia telah memiliki akses ke layanan perbankan, Presiden Prabowo menekankan perlunya peningkatan lebih lanjut.

Baca Juga: Pengumuman BI Rate 5,75%: Mampukah IHSG Kembali Menguat?

Prabowo menugaskan bank-bank BUMN untuk terus mendorong literasi keuangan, sehingga masyarakat tidak hanya memiliki rekening bank, tetapi juga memahami risiko investasi dan dapat memanfaatkan layanan perbankan dengan optimal. 

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa literasi keuangan menjadi fokus utama dalam pertemuan tersebut.

Bank-bank BUMN diminta untuk meningkatkan upaya edukasi kepada masyarakat agar mereka dapat memanfaatkan rekening bank dengan baik dan memahami risiko investasi yang ada. 

Baca Juga: IHSG Anjlok, Perdagangan Saham Dihentikan Sementara: Apa yang Sebenarnya Terjadi?

Selain itu, pertemuan ini juga membahas rencana pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) langsung ke rekening bank masyarakat.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan meningkatkan transparansi dalam penyalurannya.

Uji coba penyaluran bansos menggunakan teknologi sistem government technology (govtech) direncanakan akan dimulai pada Januari 2026.