REMBANG, suararembang.com - Bupati Rembang, H. Harno menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti 24 poin rekomendasi yang disampaikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2024.
Hal itu disampaikannya usai rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPRD di Gedung DPRD Rembang, Jumat (23/5).
Baca Juga: Jadwal Lengkap Rapat DPRD Rembang Mei 2025: Fokus Percepatan APBD dan Evaluasi Kinerja
“Berapapun dan apapun rekomendasinya akan kami pelajari dan tindak lanjuti. Termasuk rekomendasi dari panitia khusus PPPK, semua akan kami pelajari. Syukur-syukur bisa terlaksana semuanya,” pungkas Bupati.
Sebelumnya, DPRD Kabupaten Rembang menyampaikan 24 poin rekomendasi yang mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, reformasi birokrasi, hingga pengembangan investasi daerah. Rekomendasi dibacakan oleh anggota DPRD, Puji Santoso.
Di bidang infrastruktur, DPRD menekankan pentingnya pemeliharaan jalan dan jembatan, penataan drainase, serta peningkatan kualitas perencanaan proyek.
Baca Juga: DPRD Rembang Bentuk Pansus PPPK, Pemkab Diharapkan Terbuka terhadap Hasil Kajian
Dewan mendorong agar perencanaan kegiatan dilakukan sejak tahun sebelumnya, agar pelaksanaan fisik proyek dapat dimulai lebih awal pada tahun anggaran berjalan.
“Agar ke depan setiap perencanaan kegiatan bisa disusun sejak tahun sebelumnya, sehingga pelaksanaan kegiatan fisik bisa dilelang lebih awal dan keterlambatan pekerjaan tidak lagi terulang,” jelas Puji Santoso.
Dalam sektor pendidikan, DPRD mendorong peningkatan kualitas guru, pemerataan fasilitas sekolah, dan penyelesaian kekurangan ruang kelas di sejumlah wilayah.
Baca Juga: DPRD Rembang Tetapkan 7 Rekomendasi Penting Soal Pengangkatan Tenaga Non-ASN
Adapun dalam bidang kesehatan, dewan menyoroti pentingnya pemerataan layanan, ketersediaan obat di puskesmas, dan penguatan layanan rujukan.
“Kami merekomendasikan agar pemerintah daerah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, melalui reformasi pelayanan kesehatan secara menyeluruh,” lanjut Puji.
Artikel Terkait
DPRD Rembang Tetapkan 7 Rekomendasi Penting Soal Pengangkatan Tenaga Non-ASN