suararembang.com - Selama tiga tahun terakhir, kinerja Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang menunjukkan tren positif.
Pada 2021, Rembang meraih predikat "cukup informatif" dengan skor 59,85.
Tren ini berlanjut pada 2022 dengan skor 85,98 dan predikat "menuju informatif."
Tahun 2023, Rembang berhasil mencatat skor 94,56, yang mengantarkannya meraih predikat "informatif."
Baca Juga: Politik Naleni Weteng: Strategi Dasun untuk Anti Korupsi
Komitmen Lewat Uji Publik Monev 2024
Komitmen Rembang untuk meningkatkan keterbukaan informasi kembali ditegaskan melalui partisipasinya dalam presentasi uji publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Badan Publik 2024.
Acara ini digelar di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Tengah pada Kamis (21/11/2024).
Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah (Sekda) Rembang, Dwi Wahyuni Hariyati, memaparkan berbagai upaya yang dilakukan, mulai dari penguatan regulasi, pengelolaan anggaran, hingga inovasi penyajian data yang memudahkan akses masyarakat.
Menurut Dwi Wahyuni, Pemkab Rembang telah menyediakan berbagai kanal komunikasi untuk menampung aspirasi dan aduan masyarakat.
“Kita memiliki layanan aspirasi dan aduan masyarakat melalui Instagram, YouTube, Facebook, WhatsApp, serta laporgub.go.id.
Tahun 2022, ada 198 aduan yang terselesaikan, meningkat menjadi 228 pada 2023, dan hingga November 2024 mencapai 200,” jelasnya.
Aduan terbanyak berasal dari masalah Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU). “Hal ini menjadi dasar penambahan LPJU. Tahun ini kami menambah 438 unit,” tambahnya.
Selain itu, Dwi Wahyuni juga memaparkan inovasi digital seperti aplikasi Rembang Gemilang Mobile, SADAR (Satu Data Rembang), dan SIPEMODAL (Sistem Informasi Penanaman Modal).
Untuk penyandang disabilitas, Pemkab menyediakan layanan informasi dalam huruf braille.
