suararembang.com - Pemerintah menerapkan efisiensi anggaran untuk kementerian dan lembaga di 2025.
Namun, beberapa institusi tetap mendapat alokasi penuh, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Baca Juga: LPSE: Solusi Digital untuk Transparansi dan Efisiensi Pengadaan Pemerintah
Berdasarkan data terbaru, empat lembaga hukum tidak mengalami pemotongan anggaran, yaitu:
- Polri: Rp126,6 triliun
- Kejaksaan Agung (Kejagung): Rp24,2 triliun
- Mahkamah Agung (MA): Rp12,6 triliun
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Rp1,2 triliun
Dari total alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, Polri menempati posisi kedua dengan anggaran terbesar setelah Kementerian Pertahanan (Kemenhan), yang mendapat Rp166,2 triliun.
Baca Juga: Anggaran Kesehatan Dipangkas, Program Pemeriksaan Gratis Terancam?
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa efisiensi anggaran mempertimbangkan efektivitas dan ketepatan sasaran.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa belanja negara harus berfokus pada program bermanfaat langsung bagi masyarakat, seperti penyediaan makanan bergizi gratis serta swasembada pangan dan energi.
Kejagung Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menegaskan bahwa pihaknya tetap melakukan efisiensi anggaran.
Salah satu langkah yang diambil adalah memangkas 50 persen anggaran perjalanan dinas.
Sebagai catatan, pagu anggaran Kejagung 2025 naik menjadi Rp24,2 triliun, dari Rp18,6 triliun pada 2024 dan Rp16,23 triliun pada 2023.
Polri Tetap Efisien Meski Tidak Dipangkas
Meski tidak terkena pemotongan, Polri tetap menerapkan langkah efisiensi, seperti:
- Mengurangi anggaran perjalanan dinas
- Menyederhanakan rapat dan seminar
- Memanfaatkan teknologi digital untuk administrasi dan operasional
"Melalui langkah ini, Polri berkontribusi dalam efisiensi anggaran negara tanpa mengurangi efektivitas tugas utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban," ujar Brigjen (Pol) Trunoyudo Wisnu Andiko.
Pada 2025, anggaran Polri sebesar Rp126,6 triliun akan dialokasikan ke berbagai pos:
Artikel Terkait
Profil Isa Rachmatarwata: Dirjen Anggaran Kemenkeu yang Jadi Tersangka Kasus Jiwasraya