Ia mengapresiasi komitmen TNI yang selama ini menjauhi ranah sipil dan politik.
"Rakyat mengapresiasi itu. Kita berharap TNI bisa fokus berkonsentrasi dalam persoalan pertahanan negara dan tidak tergoda untuk masuk ke ranah-ranah sipil karena itu bisa membawa kerancuan dalam kualitas berdemokrasi kita," kata Yenny di Kantor Wahid Foundation, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (14/3/2025).
Ia juga menegaskan bahwa jika ada prajurit TNI yang ingin menduduki jabatan sipil, mereka harus melepaskan status militer mereka terlebih dahulu.
"Kita minta klarifikasi, kok ada standar yang berbeda untuk jabatan sipil dan jabatan TNI? Ini yang harus dikritisi oleh masyarakat sipil," tambahnya.
Wacana prajurit aktif TNI menjabat di sektor sipil terus menuai kritik. Banyak pihak menilai kebijakan ini bisa mengancam independensi lembaga-lembaga sipil dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. **