Jokowi Tanggapi Usulan Pemakzulan Gibran: Presiden dan Wapres Dipilih dalam Satu Paket

SUARAREMBANG.COM - Usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan publik dalam beberapa hari terakhir.

Isu ini mencuat setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat resmi kepada DPR dan MPR RI terkait permintaan pemakzulan putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut.

Baca Juga: Mahfud MD Buka Suara: Polemik Ijazah Jokowi dan Wacana Pemakzulan Gibran

Surat bertanggal 26 Mei 2025 itu ditandatangani oleh empat tokoh militer senior, yaitu Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto. DPR RI telah mengonfirmasi bahwa mereka menerima surat tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara. Saat ditemui usai melaksanakan salat Idul Adha 2025 di kediamannya di Solo, Jokowi menyampaikan pandangan terkait usulan pemakzulan Gibran.

"Pemilihan presiden dan wakil presiden kemarin, kan, satu paket. Bukan sendiri-sendiri," ujar Jokowi.

Ia juga menyoroti perbedaan sistem pemilihan kepala negara antara Indonesia dan Filipina. Menurutnya, di Filipina presiden dan wakil presiden dipilih secara terpisah.

Sedangkan di Indonesia, pemilihan dilakukan dalam satu pasangan calon.

"Di Filipina itu (pemilihan presiden dan wapres) sendiri-sendiri. Di kita ini, kan, satu paket," ucapnya.

Meski demikian, Jokowi menganggap surat pemakzulan Gibran sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Ia menyatakan bahwa fenomena seperti ini merupakan hal biasa dalam politik Indonesia.

"Bahwa ada yang menyurati (pemakzulan Gibran) seperti itu, itu dinamika demokrasi kita. Biasa saja. Biasa," tegas Jokowi.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga mengingatkan bahwa proses pemakzulan di Indonesia tidak bisa dilakukan sembarangan.

Ada mekanisme hukum dan syarat yang ketat yang harus dipenuhi untuk memberhentikan presiden atau wakilnya dari jabatan.

"Pemakzulan itu harus presiden atau wakil presiden misalnya korupsi, atau melakukan perbuatan tercela, atau melakukan pelanggaran berat. Itu baru (bisa dimakzulkan)," tandas Jokowi.